KemenPAN RB Sebut Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Hanya Bersifat Sementara
KemenPAN RB Sebut Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Hanya Bersifat Sementara--DOK/NET
Radarkepahiang.id - Pemerintah pusat mengintruksikan pada pemerintah daerah untuk berkomitmen untuk melakukan penataan honorer dan mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bagi honorer yang tidak diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka pemerintah memberikan solusi untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
BACA JUGA:Selain PNS, Bank Bengkulu Sediakan Suku Bunga Khusus untuk Masyarakat Kepahiang
BACA JUGA:Siap Lelang, Pemkab Kepahiang Kembali Inventarisir Kendaraan Dinas
Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB menyebutkan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu hanya bersifat sementara. Kebijakan ini menjadi peluang kepada honorer yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK.
BACA JUGA:Pemkab Kepahiang Giring Hibah Lahan BBI untuk Dibangun Sport Center
BACA JUGA:Wajib Dilaksanakan Pemerintah, Ini 5 Penyesuaian Tenaga Honorer Jadi PPPK
Untuk diketahui, hanya 2 golongan yang bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu, diantaranya yaitu :
1. Tenaga honorer yang mengikuti seleksi PPPK tahap I maupun 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan
2. Tenaga honorer database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun dinyatakan tidak lulus.
BACA JUGA:Kebijakan untuk PPPK Paruh Waktu, Beri Keuntungan Honorer Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes
BACA JUGA:Tahun Ini DBH Sawit Untuk Kabupaten Kepahiang Turun Drastis, Hanya Rp1,7 Miliar!
Badan Kepegawaian Negara menyampaikan bahwa skema paruh waktu merupakan upaya pemerintah untuk menyelamatkan tenaga honorer dari PHK massal. Namun, skema ini tidak seharusnya bisa berlangsung jangka panjang.
BACA JUGA:Diberi Modal oleh Dana Desa, Ternyata Masih Banyak BUMDes Tak Berkembang di Kepahiang
BACA JUGA:Harga Cabai Rawit Makin Pedas, di Kepahiang Capai Rp 75.000 per Kilogram
Jabatan ini hanya tempat penyesuaian sementara bagi instansi yang belum siap mengangkat honorer menjadi PPPK penuh waktu. Adapun keputusan untuk mengangkat paruh waktu menjadi penuh waktu bergantung dari ketersediaan anggaran masing-masing instansi pemerintah terkait.
BACA JUGA:Tegak lurus: PWI Bengkulu Tetap Solid Satu Komando, Hadiri HPN Kalsel
BACA JUGA:Kelas BPJS Kesehatan Dihapus, Segini Iuran per Januari 2025
Terkait dengan hal itu, pemerintah juga tak dapat memaksakan kementerian atau lembaga terkait untuk mengangkat semua honorer menjadi penuh waktu jika kondisi keuangan belum memungkinkan.
Sumber:
- Share:
