Selain Dipecat, Ini Pilihan Tenaga Honorer Menurut KemenPANRB

Radarkepahiang.id - Pilihan tenaga honorer pada Pemerintahan Daerah ada dua, ini ditegaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Menurut KemenPAN RB, risiko hasil penataan yang sedang dijalankan memaksa sebagian tenaga honorer pada pilihan rumit.

BACA JUGA:Hari Ini Terakhir, Diskon 50 Persen untuk Semua Golongan Pelanggan Listrik PLN

BACA JUGA:Syarat Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih, DPRD Kepahiang Umumkan Kepala Daerah Hasil Pilkada

Yakni, pilihan pertama yang tidak bisa ditawar adalah, honorer pada tahun 2025 ini akan dipecat dari instansi tempat bekerja.

BACA JUGA:5 Fraksi DPRD Kepahiang Setujui Raperda Eksekutif, Dengan Catatan!

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Heboh Pasar Kepahiang Kebakaran Lagi!

Dijelaskan bahwa, penataan tenaga honorer atau non ASN ini memiliki tujuan khusus, ialah untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional serta memperjelas aturan dalam rekrutmen.

BACA JUGA:Kepahiang Krisis Stok Darah, Bupati Hidayattullah: Pemkab Kepahiang Upayakan Bentuk UTD

BACA JUGA:Ini Alasannya Kenapa Raperda Perumda Belum Dibahas Masa Sidang I DPRD Kepahiang

Tujuan ini juga menjadi implementasi dari Undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023. Bahkan sebetulnya, masalah honorer ini harus sudah diselesaikan penataannya pada Desember 2024 lalu.

BACA JUGA:Dengan Catatan, PermenPANRB Terbaru Tetapkan Kontrak PPPK Berlaku Sampai Masa Pensiun

BACA JUGA:Jelang Musim Panen 2025, Harga Kopi di Kepahiang Naik dan Mantap Segini!

Akan tetapi beberapa kendala menyebabkan pemerintah belum memenuhi komitmen tersebut dan masih berlanjut  hingga tahun 2025. Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di seluruh instansi dan pemerintahan juga telah dilarang untuk melakukan rekrutmen pegawai non ASN baru.

BACA JUGA:Jelang Musim Panen 2025, Harga Kopi di Kepahiang Naik dan Mantap Segini!

Sumber: