Polemik Penetapan NPHD Dana Pilkada 2024 Kabupaten Kepahiang Disorot KPU RI, Parsadaan: Saya Kecewa!

 

"Bukan hanya karena honor adhock yang naik saja, tetapi ada inflasi yang juga harus dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan dalam mengalokasikan dana Pilkada 2024," demikian anggota KPU RI Korwil Bengkulu.

 

Untuk diketahui kalau sebelumnya, dalam melaksanakan Pilkada 2024 mendatang, KPU Kepahiang mengusulkan kebutuhan anggaran untuk dana Pilkada sebesar Rp23 miliar. Sedangkan Bawaslu Kepahiang, mengajukan usulan kebutuhan anggaran kepada Pemkab Kepahiang sebesar Rp7,5 miliar. Sementara berdasarkan hasil pembahasan bersama Banggar, Pemkab Kepahiang dan DPRD Kepahiang hanya mampu mengalokasikan dana Pilkada 2024 Rp23 miliar. Terdiri dari Rp17 miliar untuk KPU Kepahiang dan Rp6 miliar untuk Bawaslu Kepahiang.

BACA JUGA:Totalnya 22 TKP, Tersangka Pencurian Mobil Ini Nekat Beraksi Dekat Kantor Polisi, Ada 2 TKP Kepahiang

Namun banyaknya selisih antara kebutuhan dengan jumlah yang diakomodir atau dialokasikan ini, membuat proses penandatanganan NPHD Pemkab Kepahiang dengan KPU dan Bawaslu Kepahiang sampai saat ini belum terlaksana. Menyikapi hal ini, Pemkab Kepahiang dan DPRD Kepahiang memutuskan untuk kembali duduk bersama di Banggar. Hasilnya disepakati jika dana hibah untuk dana Pilkada 2024 Kabupaten Kepahiang ditambah lagi Rp6 miliar menjadi Rp29 miliar. Yakni KPU Kepahiang Rp22 miliar dan Bawaslu Kepahiang Rp7 miliar.

 

Meskipun demikian, informasi teranyar menunjukan kalau sampai saat ini, NPHD Kabupaten Kepahiang kepada KPU dan Bawaslu Kepahiang ini, belum juga menuai titik terang. Kondisi demikianlah yang kemudian, menjadikan penetapan NPHD Kabupaten Kepahiang menjadi terlambat sampai akhirnya menuai sorotan dari anggota KPU RI Korwil Bengkulu.

 

Di sisi lainnya, Sekda Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd yang juga merupakan ketua TAPD Kabupaten Kepahiang, mengakui adanya polemik penetapan NPHD untuk dana Pilkada 2024 ini. Menurut Hartono, kondisi demikian terjadi, tidak terlepas dari kondisi Pemkab Kepahiang yang masih dibelenggu oleh keterbatasan anggaran. 

BACA JUGA:Jadi Tersangka Pemerasan, KPK Tak Berikan Bantuan Hukum dan Cabut Pengawal Firli Bahuri

Selain harus memprioritaskan pelayanan dalam agenda Pilkada 2024, Hartono mengungkapkan kalau Pemkab Kepahiang juga memiliki beban pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan yang juga harus diakomodir secara bersamaan. 

 

Akan tetapi sambungnya, Pemkab Kepahiang akan tetap mencari solusi yang terbaik terkait polemik penetapan NPHD dana Pilkada 2024 ini. Bahkan dirinya mengungkapkan kalau besok, Kamis 30 November 2023 dirinya dan tim akan melakukan koordinasi langsung ke Kemendagri.

 

Sumber: