DPRD Tindaklajuti LHP BPK RI, Dibahas Masing-masing Komisi
DPRD Tindaklajuti LHP BPK RI, Dibahas Masing-masing Komisi --Reka Fitriani
9. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa pada 3 OPD tidak sesuai kondisi senyatanya.
10. Kelebihan pembayaran atas belanja jasa konsultasi pada 5 OPD
11. Pengadaan modular operation theatre (MOT) pada RSUD Kepahiang dan pengadaan ruang bip safety level-2 laboratorium kesehatan daerah Kepahiang tidak sesuai ketentuan.
BACA JUGA:Program Nasional, Baru 62 Desa di Kepahiang yang Bentuk Kopdes Merah Putih
BACA JUGA:Distan Intensifkan Pemeriksaan Sebelum Penyembelihan Hewan Kurban
12. Kekurangan volume pekerjaan atas belanja modal gedung dan bangunan pada 2 OPD
13. Kekurangan volume dan mutu atas 5 (lima) paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas PUPR.
14. Pengellaan kas di bendahara pengeluaran belum memadai
15. Pengelolaan rekening milik Pemkab Kepahiang belum tertib
16. Pembayaran pajak pusat pada Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi senyatanya
17. Pengelolaan utang pada RSUD Kepahiang belum tertib.
Sumber:

