Kasus Keracunan MBG, Waka I DPRD Kepahiang Minta Pengawasan Diperketat!
Kasus Keracunan MBG, Waka I DPRD Kepahiang Minta Pengawasan Diperketat!--Reka Fitriani
Radarkepahiang.id - Kasus keracunan belakangan kerap kali terjadi disaat pemerintah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), baru-baru ini menimpa 16 orang di Kabupaten Kepahiang. Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Bambang Asnadi Senin 8 Juni 2026 menilai, kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
BACA JUGA:Cepat Mencerahkan Kulit, Gunakan 5 Body Lotion Ini
Menurut Bambang, dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) harus memperbaiki menu, pengelolaan dan sanitasi agar tidak terjadinya pengolahan makanan yang menyebabkan dampak bagi kesehatan penerima MBG.
BACA JUGA:Studi Menyebutkan, Jenis Olahraga Ini Membantu Anda Hidup Lebih Lama
"Kasus keracunan pasca mengonsumsi menu MBG ini banyak terjadi, kita tidak ingin di Kepahiang terjadi hal serupa yang kesekian kalinya. Bagaimana SPPG dapat membenahi pengolahan menu sesuai ketentuan," tegas Bambang.
Pasca kejadian indikasi keracunan yang menimpa 16 orang di Kabupaten Kepahiang, terdiri dari pelajar, guru dan penjaga sekolah, dikatakan Politisi Nasdem itu seluruh SPPG di Kabupaten Kepahiang harus diawasi dengan ketat.
BACA JUGA:Jika Kolesterol Tinggi Tembus Batas Normal, Ini Minuman Alami Penurun Lemak Darah!
"Harus dilakukan pengawasan dengan ketat, utamanya dalam pengelolaan menu makanan yang dilakukan SPPG, jangan sampai ini terulang lagi," jelas Bambang.
Disisi lain, Bambang mengatakan, pihaknya mengetahui bahwa Pemerintah Daerah tidak ikut andil dalam pengawasan SPPG MBG yang beroperasi di Kabupaten Kepahiang. Pasalnya, sejak program MBG berjalan, baik SPPG secara personal maupun dikoordinatori oleh Koordinator Wilayah SPPG untuk Kabupaten Kepahiang tidak terbuka pada Pemerintah Kabupaten.
BACA JUGA:Trauma Usai Dugaan Keracunan, Orang Tua Tolak MBG Masuk Sekolah
"Padahal Pemkab Kepahiang punya Satgas MBG. Akan tetapi sejauh ini Koordinator SPPG untuk Kepahiang tidak berkoordinasi langsung pada daerah, bagaimana daerah mau mengawasi, baik dari segi perizinan, hingga sistem operasional di masing-masing SPPG," tutup Bambang.
Sumber:
- Share:
