Ketimbang Tempelkan 'Stiker Miskin', Dewan Provinsi Sarankan Anggarannya untuk Tambah Bansos Warga!
Ketimbang Tempelkan 'Stiker Miskin', Dewan Provinsi Sarankan Anggarannya untuk Tambah Bansos Warga!--Reka Fitriani
Radarkepahiang.id - Pelabelan stiker miskin terhadap keluarga penerima bantuan sosial di Kabupaten Kepahiang disoroti banyak pihak. Salah satunya Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kepahiang Edwar Samsi, S.Ip MM Rabu 12 November 2025, bukannya tidak setuju dengan program tersebut.
BACA JUGA:Siap Buka-bukaan, 2 Tsk OTT Proyek BBWSS Kembali Ditahan Polres Kepahiang Usai 2 Tahun Penangguhan
BACA JUGA:Jalan Nasional Amblas, Kades Tangsi Duren:Akses Satu-satunya Harus Segera Ditangani
Namun menurutnya, sudah barang tentu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menggunakan anggaran pengadaan stiker untuk menambah bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Sudah barang tentu stiker itu ada anggarannya, alangkah baiknya digunakan untuk menambah bantuan sosial kepada masyarakat, baik saat darurat atau yang memang layak menerima," ujar Edwar.
BACA JUGA:Pemkab Kepahiang Susun RPIK, Hilirisasi Produk Pertanian dan Perkebunan Jadi Prioritas
BACA JUGA:Iming-imingi Bayar Pajak, Banyak Warga Kepahiang Diduga Tertipu Skema Ponzi Aplikasi VIR
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, tidak semua warga miskin yang ingin rumahnya ditempeli stiker dan dilabeli dengan stiker miskin. Tidak mungkin, menurut Edwar, petugas sosial tidak memiliki data penerima Bansos, yang seharusnya datang langsung melakukan verifikasi dan lakukan langkah-langkah evaluasi, dalam hal ini mencoret penerima yang tidak lagi layak menerima Bansos.
BACA JUGA:Tembus 85 Juta Views, Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Bawa Semangat UMKM Indonesia Secara Luas
BACA JUGA:13 Desa di Kepahiang Blankspot, PMD Susul Program ke Pusat
"Ini akibat menerima data dari bawah tanpa melakukan verifikasi dilapangan, kalau dilakukan verifikasi tidak mungkin ditempeli stiker itu. Kenapa tidak langsung coret jika memang sudah tidak layak menerima," ujar Edwar.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang H. Helmi Johan, M.Pd menyatakan jika terkait dengan stiker miskin yang dilakukan pelabelan terhadap para penerima Bansos tersebut tidak teralokasi anggarannya pada OPD terkait.
Sumber:
- Share:
