Pemerintah Pusat Diminta Lakukan 6 Hal Ini untuk Provinsi Bengkulu

Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini juga berharap pemerintah mendirikan pasar murah terutama di daerah yang belum bisa mandiri dalam menyediakan stok yang cukup untuk kebutuhan pokok di kawasannya sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan baik.

 

 

 

"Kementerian Desa juga hendaknya tetap memperkenankan digunakannya Dana Desa untuk pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai), meski bukan dari jatah untuk operasional pemerintah desa. Sebab pada 2023 ini daerah yang selama ini mengandalkan pendapatannya dari ekspor komoditas mungkin akan mengalami dampak buruk resesi global," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.

 

 

BACA JUGA:Jangan Lagi Pinggirkan Petani dan Masyarakat Adat

 

 

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini menambahkan, dirinya pun berharap banjir tidak lagi menjadi persoalan di Bumi Rafflesia pada tahun 2023 ini dan meminta kepada Kementerian PUPR untuk memobilisasi tim untuk memeriksa seluruh kesiapan infrastruktur untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang berpotensi ditimbulkan akibat bencana.

 

 

 

"Program bedah rumah yang dialokasikan Kementerian PUPR untuk Provinsi Bengkulu masih sangat terbatas, karena itu perlu ditingkatkan. Karena sesuai data BKKBN Bengkulu, masih ada puluhan ribu warga menempati rumah tidak layak huni yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten/kota di Bengkulu," demikian Hj Riri Damayanti John Latief.

Sumber: