Selain Honor BPD dan BLT DD, Kades Suro Bali Juga Diduga Tilep Dana Operasional BPD

"Biasanya ada anggaran untuk kami BPD ini, dana operasional BPD itu setiap biasanya berkisar Rp12 juta - Rp15 juta tergantung pagu. Namun semenjak dia (KD) jadi Kades, anggaran itu tidak pernah disalurkan. Padahal untuk rapat dan perjalanan dinas itu ada anggarannya," ujar Harman saat itu.

 

Namun sayang, saat Radarkepahiang.id mencoba mendalami terkait informasi dugaan penyelewengan anggaran ini, Harman yang sebelumnya sempat bersemangat membeberkan dugaan keburukan oknum Kades inisial KD ini tiba-tiba saja mulai sulit dikonfirmasi. Bahkan saat dikonfirmasi, Harman hanya memberikan jawaban dengan sangat singkat.

"Sudah damai," singkat Harman, Senin 7 Agustus 2023.

BACA JUGA:Lebih Gampang! Perubahan Materi Praktik Penerbitan SIM Terbaru Diresmikan Polres Kepahiang

Di sisi lainnya sampai saat ini Desa Suro Bali menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Kepahiang yang belum mengusulkan pencairan DD ADD tahap II tahun anggaran 2023. Padahal sesuai dengan ketentuan, Desa Suro Bali hanya memiliki sisa waktu selama 18 hari saja untuk mengusulkan pencairan DD ADD tahap II ini.

 

Kadis PMD Kepahiang, Iwan Zamzam, SH membenarkan hal ini. Dia mengatakan kalau pihaknya telah memberitahukan seluruh desa tanpa terkecuali, untuk melakukan pencairan selambat-lambatnya 24 Agustus 2023 ini.

BACA JUGA:Alhamdulillah, Melalui RUU ASN KemenPANRB Sebut PPPK Bakal Dapat Dana Pensiun

"Pencairan DD ADD tahap II ini ada batas waktunya dan itu sudah kita sampaikan kepada seluruh desa. Namun masih ada saja yang belum menyampaikan usulan. Untuk alasannya, sampai dengan hari ini belum kita ketahui," demikian Iwan.

Sumber: