Pemda Diminta Percepat Penyaluran Anggaran Sejak Awal Tahun

Pemda Diminta Percepat Penyaluran Anggaran Sejak Awal Tahun

DOK/RK : Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Bengkulu, M. Syarwan, SE, MM--

RK ONLINE - Kementerian Keuangan (Kemkeu) melalui Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Bengkulu menghimbau dan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Bengkulu untuk mempercepat penyaluran anggaran sejak awal tahun. Hal ini dilakukan agar penyaluran dan penyerapan anggaran dapat maksimal dengan baik.

 

"Kita minta Pemda mempercepat penyaluran anggaran sejak awal tahun, sehingga sarapan bisa di guyur dan terserap menyeluruh. Tapi di Bengkulu ini masih terjadi sekitar 40 di lakukan akhir tahun yakni bulan Oktober, November, Desember. Nah hal seperti ini yang harus dirubah," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Bengkulu, M. Syarwan, SE, MM, Senin (26/12).

 

Ia menerangkan, penyaluran dan penyerapan anggaran harus dilakukan sejak awal tahun, sehingga tidak mengalami kerugian. Seperti halnya ada Rp 85 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Kementerian pusat tahun 2022 tidak terserap ke daerah. "Jadi di tahun ini Bengkulu kehilangan Rp 58 miliar. Harusnya dikomunikasikan lagi dengan kementerian teknis, untuk digunakan di tahun depan. Biasanya diawal itu optimal, 3 bulan awal, waktu ini kalau bisa diefisiensi hasilnya akan bagus," papar Syarwan.

 

Dengan adanya kehilangan anggaran yang cukup besar ini, dirinya berharap dapat dijadikan perbaikan tahun depan dengan mengusahakan untuk pagu menjadi 100 persen. "Kemarin kan kita, hilang Rp 25 miliar. Jadi untuk perbaikan tahun depan, usahakan pagu menjadi rencana kerja (RK) itu 100 persen. Terus dari RK menjadi kontrak usahakan menjadi 100 persen," sampai Syarwan.

 

Lebih lanjut, dampak dari kurangnya komunikasi, antara OPD maupun Pemda dengan kementerian terkait akan sangat berdampak dalam percepatan penyerapan anggaran daerah. Seperti halnya  pembangunan salah satu Fasilitas ICU Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Kaur yang membuat serapan DAK Fisik tidak terealisasi.

 

"Di Kabupaten Kaur mau membangun rumah sakit untuk ICU, ternyata itu tidak direkomendasi karena bukan rumah sakit rujukan. Nah itu mungkin teman-teman agak telat berkomunikasi dengan atau seperti apa, sehingga tidak terealisasi dengan anggaran yang lumayan besar," tutur Syarwan.

 

BACA JUGA:Penertiban Truk Odol Terkendala Anggaran

 

Sumber: