Dewan Minta Konflik Agraria PT. Pamorganda Diselesaikan Sebelum Tahun Politik

Dirinya berharap agar penyelesaian konflik agraria ini dapat terselesaikan sebelum masuk tahun 2023. Hal ini agar konflik yang ada tidak dijadikan  kepentingan pihak tertentu menjelang Pemilu 2024 mendatang. "Harapan kita ini tuntas sebelum 2023, karena 2023 itu sudah masuk tahun politik. Saya tidak ingin konflik agraria yang ada di Bengkulu ini menjadi komoditi politik. Jangan sampai rakyat menderita terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Dempo.

 

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Pemkab Bengkulu Utara, Supran yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, dalam pembentukan tim teknis yang sampai hari ini belum terbentuk hanya permasalahan komunikasi saja.

 

"Sesuai dengan kesepakatan kita akan membentuk tim dan tetap akan dikoordinasikan dengan pihak Bengkulu Utara, kalau nanti terdapat kendala kita akan koordinasikan kembali dengan Pemprov. Dan biaya operasional dilapangan dari pihak perusahaan sepanjang biayanya logis," katanya.

 

Ia menyebut, dengan pembentukan tim teknis ini menjadi slaah satu langkah konkret dalam menyelesaikan kesepakatan yang sebelumnya dibuat.

 

"Jika sudah terbentuk tim ini akan bergerak untuk menampung dan mengevaluasi hasil kesepakatan seblumnya, sehingga kesepakatan bisa diselesaikan," singkat Supran.

 

BACA JUGA:Gubernur Diminta Selesaikan Konflik Agraria di Mukomuko

 

Disisi lain, Kabag Umum PT Pamorganda, Bunaran Hutahayan yang juga turut hadir dalam rapat menyatakan, pihaknya bersedia menanggung semua biaya operasional tim teknis yang dibebankan, serta mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat selama sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

 

"Kita ikuti aturan mainnya saja, kan ini usulan gimana hasilnya nanti kita lihat di tim teknis ini. Istilah kita tampung dan ikuti aturan main, kita tidak mau melanggar hukum," tegasnya.

Sumber: