Target PAD Turun, Kebutuhan Belanja Daerah Makin Tinggi

Radarkepahiang.id - Kebutuhan anggaran pembiayaan belanja daerah Kabupaten Kepahiang ditengah berkurangnya transfer keuangan daerah (TKD) makin tinggi. Belum lagi, Pemkab Kepahiang merasakan ancaman krisis fiskal lantaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Bengkulu masih tertunggak senilai Rp24 miliar.

 

Tahun anggaran 2026, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepahiang makin turun, yakni Rp69 miliar. Kondisi ini lantaran target PAD TA 2025 hanya menyentuh angka Rp61.398.316.777 atau hanya 86,98 persen dari target PAD Rp70.592.149.277,93.

BACA JUGA:Bupati Kepahiang Zurdi Nata: Pemkab Kepahiang Proses Pemecatan ASN Terjerat Kasus Korupsi!

BACA JUGA:10 Rekomendasi HP 1 Jutaan Tapi Spek Sultan!

Pemicu rendahnya capaian PAD ini diketahui, lantaran sektor swasta yang tidak patuh menyetorkan PAD pada Pemkab Kepahiang, kemudian rendahnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mengejar retribusi daerah.

 

"Jika dibandingkan dengan target PAD tahun lalu, tahun ini target pendapatan asli daerah mengalami penurunan Rp69 miliar," jelas Kepala BKD Kepahiang Jono Antoni, S.Sos MM melalui Kabid Pendapatan Amarullah Mutaqin, SE M.Ap.

BACA JUGA:Positif Narkoba, 4 Remaja Terlibat Kasus Pelajar SMK Tewas di Jurang Berakhir Direhab

BACA JUGA:Dari Aplikasi Penghasil Uang Resmi, Klaim Saldo DANA Rp222 Ribu

Amarullah merincikan, realisasi PAD TA 2025 rinciannya pajak daerah Rp20,9 miliar, retribusi daerah yang menyumbang Rp594,3 juta. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp2,1 miliar serta lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp37,6 miliar.

 

"Kemudian untuk mengandalkan pendapatan dari DBH, di tahun 2024 DBH sebesar Rp25 miliar, Pemprov baru menyalurkan Rp7 miliar, dan menyisakan utang Rp18 miliar. Lalu, DBH tahun 2025 dimana kewajiban Pemrov Rp10 miliar, baru dibayarkan Rp4 miliar," tutup Amarullah.

Sumber: