RK ONLINE - Dinilai tidak berkompeten dan kerap menimbulkan kegaduhan, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengevaluasi atau copot Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.
Bukan hanya kebijakan yang diterbitkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah desa, Apdesi menuntut Presiden Jokowi agar segera copot Mendes Abdul Halim karena pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Mendes PDTT Abdul Halim selama ini, sering kali membuat ricuh jajaran pemerintah desa.
Ini disampaikan langsung oleh Wakil ketua Umum DPP Apdesi, Sunan Bukhari kepada awak media melalui jumpa pers di Hotel Sunbreeze baru-baru ini.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Disebut Sepakati Tuntutan Masa Jabatan Kades Menjadi 9 Tahun
"Pernyataannya bikin gaduh Kades, perangkat desa dan BPD. Kebijakan yang diterbitkannya juga tidak sesuai harapan Kades dan jajaran pemerintah desa lainnya," ujar Sunan Bukhari, Senin 23 Januari lalu.
Sunan Bukhari mengatakan jika ada banyak pernyataan yang dikeluarkan Mendes Abdul Halim yang dinilai tidak sesuai ekspektasi mereka. Bahkan menurut Sunan Bukhari, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar tidak menguasai atau memahami substansi dari UU nomor 6 tentang desa.
BACA JUGA:MANTAP! Besaran Dana Desa 2023 Kabupaten Kepahiang Bertambah, Ini Daftar Prioritas Pemanfaatannya
Hal ini menurutnya dibuktikan saat munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Kades. Masa jabatan Kades yang semula hanya 6 tahun dan diwacanakan akan diperpanjang menjadi 9 tahun ini, membuat Kades terpojok oleh pernyataan-pernyataan Mendes Halim Iskandar.