Disway banner

Dengan Catatan, Pembahasan RAPBD TA 2026 Kepahiang Disetujui 5 Fraksi

Dengan Catatan, Pembahasan RAPBD TA 2026 Kepahiang Disetujui 5 Fraksi

Dengan Catatan, Pembahasan RAPBD TA 2026 Kepahiang Disetujui 5 Fraksi--Reka Fitriani

Radarkepahiang.id - Sebanyak 5 fraksi di DPRD Kepahiang menyetujui Rancangan APBD tahun anggaran 2026 untuk dibahas ditingkat selanjutnya. Beberapa fraksi memberikan kritik, saran dan masukan terhadap nota pengantar Raperda APBD TA 2026 tersebut, yakni sebagai bahan evaluasi bagi program dan kegiatan bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

BACA JUGA:Kementerian Haji dan Umrah Terpisah, Tingkat Daerah?

BACA JUGA:Gantikan HGB, Penerbitan STBHM Masih Menunggu Juknis Pelayanan Pasar

Ketua Fraksi Perindo, R. Chandra Alamsyah, menegaskan perlunya pemanfaatan secara optimal seluruh pendapatan daerah untuk program prioritas yang langsung menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

“Dengan pengelolaan APBD diperlukan perencanaan yang matang, terarah, proporsional, objektif, dan transparan, serta berlandaskan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana amanat UUD 1945,” ujarnya.

BACA JUGA:1 Link Hotmix Jalan Menuju Lokasi SR Diakomodir BPJN, Bupati Kepahiang: Dibangun Tahun Ini!

BACA JUGA:Antisipasi Server Down, Tenaga Honorer Diimbau Tidak Isi DRH PPPK Mendekati Batas Akhir

Sementara itu, juru bicara Fraksi Nasdem, Abdul Haris, S.E., menekankan agar pembahasan APBD 2026 benar-benar diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

 

“Fraksi Nasdem mendukung serta mendorong pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan APBD Kepahiang,” ungkapnya.

BACA JUGA:Aplikasi Penghasil Uang Crazy Plumbing, Lebih Cepat Dibayar Pakai Saldo DANA

BACA JUGA:134 Bidang Tanah Milik Pemkab Kepahiang Belum Bersetifikat!

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Golkar, Padila Sandi, A.Md., menyoroti pentingnya penyusunan sektor perekonomian berdasarkan urgensi dan potensi daerah. Ia mendukung pengembangan agribisnis, pariwisata, dan UMKM, namun menekankan agar program yang dijalankan terpetakan secara rinci serta berbasis riset akademis.

Sumber: