Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu 2024

Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu 2024

RK ONLINE - Kelompok disabilitas mental, termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), diingatkan tentang potensi penyalahgunaan hak pilih mereka pada Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) didorong untuk mengantisipasi hal ini guna mencegah upaya memanfaatkan hak pilih secara manipulatif.

 

Peneliti isu kepemiluan, Titi Anggraini, menggarisbawahi perlunya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) bekerja secara profesional. Penting bagi petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya secara sukarela, tanpa paksaan.

BACA JUGA:Buruan Masih Ada Kesempatan, Pendaftaran Anggota KPPS Pemilu 2024 Masih Segera Berakhir

Titi menekankan bahwa setiap pemilih, termasuk penyandang disabilitas, harus mengikuti proses pemilihan secara sukarela. Memilih tidak bersifat wajib, dan tidak boleh ada paksaan atau mobilisasi dalam prosesnya.

 

Perludem mendorong KPU untuk mengeluarkan aturan yang memastikan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental pada Pemilu 2024. Aturan ini diharapkan bisa mengatur secara rinci teknis pelaksanaan pemungutan suara dan pendampingan bagi pemilih disabilitas mental.

 

Dengan langkah ini, hak pilih bagi orang dengan disabilitas mental akan terjamin, dan sekaligus mengurangi potensi tindakan diskriminatif saat mereka menggunakan hak suara.

BACA JUGA:Jelang Pemilu 2024, Begini Peringatan MenPANRB Anas Terkait Netralitas ASN

Di Jakarta, terdapat 22.871 ODGJ yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Fahmi Zikrillah dari KPU DKI menjelaskan bahwa ODGJ tersebut tersebar di semua wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu.

 

KPU DKI menegaskan pelayanan khusus bagi pemilih ODGJ atau disabilitas mental. Saat Pemilu, ada pendamping yang akan membantu mereka di TPS pada hari pencoblosan.

Sumber: