Jabatan 37 Kades di Kepahiang Segera Berakhir, Dinas PMD Persiapkan Tahapan Pilkades Serentak Tahun 2024

Jabatan 37 Kades di Kepahiang Segera Berakhir, Dinas PMD Persiapkan Tahapan Pilkades Serentak Tahun 2024

Jabatan 37 Kades di Kepahiang Segera Berakhir, Dinas PMD Persiapkan Tahapan Pilkades Serentak Tahun 2024/---radarkepahiang.id

 

"Nanti akan dihuni Pjs yang merupakan PNS Kepahiang. Jadi kita harus siapkan surat tembusan ke kepala daerah, supaya nanti kepala daerah yang akan menunjuk pejabat mana yang akan memimipin desa tersebut," lanjutnya.

 

Puluhan Kades ini sendiri lanjut Iwan, merupakan para Kades yang terpilih pada Pilkades tahun 2019 lalu dengan masa jabatan selama 5 tahun. Sama seperti kebutuhan Pilkades saat itu, Iwan memprediksi bahwa sedikitnya TAPD dan Banggar harus mengalokasikan dana sebesar Rp 2 miliar untuk kepentingan pelaksanaan Pilkades ini.

BACA JUGA:Kerugian Negara Kasus Korupsi BUMDes Fiktif Sudah Dikembalikan, Aset Mantan Kades Cirebon Baru Dilacak!

"Kalau kebutuhan dana mungkin sekitar Rp 2 miliar, hampir sama dengan kebutuhan Pilkades 2019 lalu. Sebab para Kades ini adalah yang terpilih dan dilantik oleh Bupati Kepahiang pada tahun 2019 dengan masa jabatan 5 tahun, nah untuk Plkades 2024 ini nanti mungkin saja anggaran yang dibutuhkan malah lebih banyak, kita lihat saja nanti," jelasnya.

 

Kebutuhan anggaran ini mengingatkan jika kondisi keuangan daerah yang diprediksi sulit pada tahun 2024 mendatang. Sebab sebelumnya Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU menuturkan bahwa kebutuhan anggaran Pilkada 2024, memang telah menyita sebagian besar APBD 2024.

 

Bahkan beberapa waktu yang lalu, demi kelancaran Pilkada Pemkab Kepahiang juga harus mengalokasikan anggaran untuk KPU dan Bawaslu Kepahiang, sesuai dengan intruksi Mendagri untuk kepentingan Pilkada tahun 2024.

 

Bahkan sebagai imbasnya, sejumlah OPD harus rela jika anggaran mereka dipangkas sesuai dengan penghitungan yang sudah melalui proses pengkajian. 

BACA JUGA:Mantan Kades Cirebon Baru Tersangka, Seluruh BUMDes di Kepahiang Siap-Siap Diperiksa Jaksa!

Bukan cuma OPD saja yang menangis karena anggaran terpotong, namun pembayaran tunggakan BPJS kesehatan yang sudah diwacanakan akan dibayarkan, terancam ditunda dan terpaksa harus tertunggak lagi pembayarannya.

 

Sumber: