Jabatan 37 Kades di Kepahiang Segera Berakhir, Dinas PMD Persiapkan Tahapan Pilkades Serentak Tahun 2024

"Sudah pasti ada pemangkasan, pasti ada yang dikorbankan. Sebab dengan adanya penambahan anggaran Pilkada yang sudah kita sepakati ini, banyak kegiatan ataupun anggaran yang ada di OPD yang tidak bisa kita akomodir sepenuhnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan kita digeser sementara waktu," ujar bupati Kepahiang,

 

Dijelaskan bupati, sebenarnya untuk menggeser bahkan menunda pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan ini merupakan suatu hal yang berat untuk dilakukan oleh Pemkab Kepahiang. Sebab BPJS Kesehatan ini diperuntukkan kepada masyarakat Kabupaten Kepahiang sebagai jaminan kesehatan. Sehingga menurut bupati, sangat disayangkan jika pemerintah terpaksa kembali menunda pembayaran BPJS tersebut.

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Mantan Kades Cirebon Baru Resmi Ditetapkan Tersangka, Ini Kasusnya!

"Tapi yang jelas saat ini kita kaji terlebih dahulu kedepannya seperti apa. Kalau terkait soal data anggaran mana saja yang akan dipangkas, itu sudah ada. Hanya tinggal bagaimana cara kita merasionalisasi anggaran yang ada ini sebaik mungkin untuk mencukupi semua kebutuhannya," pungkasnya.

Sumber: