SIMAK! Melalui RUU ASN DPR RI Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer

(5) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA:DPP PKS Mardani Ali Sera Meminta Pemerintah Jangan Mengabaikan Nasib Tenaga Honorer

(6) Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS.

 

Namun, pada pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), usulan DPR ini ditolak oleh pemerintah dengan menggulirkan wacana agar honorer yang menangani pekerjaan tertentu, seperti petugas kebersihan, diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

 

Tidak terlihat kengototan anggota Komisi II DPR untuk mempertahankan usulannya agar honorer diangkat menjadi PNS. Bahkan, anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, yang dikenal vokal dalam urusan honorer, memberikan sinyal persetujuannya terhadap wacana PPPK Paruh Waktu, meskipun menurutnya, nantinya honorer akan dipilah lagi untuk menentukan mana yang bisa diangkat menjadi PNS, PPPK full time, dan PPPK Paruh Waktu.

 

Sebagai informasi, pembahasan RUU revisi UU ASN telah dimulai sejak 2017 dan berlanjut hingga tahun 2023. RUU tersebut sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebanyak 7 kali sebagai usul inisiatif dewan.

 

Semua fraksi di DPR menyatakan dukungannya agar masalah honorer diselesaikan tanpa adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Anggota Komisi II DPR, Riyanta, menyatakan bahwa semua fraksi di DPR ingin para honorer diangkat menjadi ASN, tanpa membedakan apakah menjadi PNS atau PPPK.

 

Namun, Riyanta menyebut bahwa pemerintah juga akan mempertimbangkan aspek anggaran dan kemampuan keuangan negara dalam menyelesaikan masalah honorer ini.

BACA JUGA:CPNS 2023 Bukan Hanya Fokus Fresh Graduate dan PPPK, Tenaga Honorer Juga Dapat Kesempatan Besar

Di kolom komentar pada tayangan TV yang dikelola oleh Sekretariat DPR RI, banyak masyarakat yang mengungkapkan harapannya agar masalah honorer ini segera diselesaikan dengan mengangkat mereka menjadi PNS, tanpa tes, dan mempertimbangkan masa pengabdian serta keterampilan yang sudah dimiliki di bidang masing-masing instansi. Beberapa komentar juga menyinggung perlunya mempertimbangkan nasib honorer teknis administrasi, bukan hanya honorer yang berada di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sumber: