Pemprov Bengkulu Batal Rekrut PPPK
DOK/RK : PPPK - Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Drs. Hamka Sabri, M.Si saat diwawancarai terkait PPPK usai menghadiri kegiatan di kantor gubernur Bengkulu--
"Kebijakan pak gubernur sekarang dengan mengeluarkan surat edaran untuk moratorium pegawai propinsi lain. Moratorium untuk menerima pegawai masuk ke provinsi lain. Kalau moratorium ini berhasil, keuangan kita untuk belanja pegawai mengecil mencapai angka maksimal 30 persen, mungkin kebijakan pak gubernur lain lagi nanti," tambahnya.
Dirinya meminta kepada masyarakat khusunya para honorer untuk bersabar dan memahami kondisi yang dihadapi Pemprov Bengkulu. Terutama terkait postur APBD yang regulasinya 70 persen untuk program kesejahteraan rakyat dan paling tinggi 30 persen baru untuk belanja pegawai.
"Harus dipahami karena APBD itu untuk rakyat, ini yang perlu kita pikirkan bersama," singkat Hamka.
Sumber: