Baru Terealisasi Rp 82,1 Miliar

RK ONLINE - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pembendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat hingga 31 Agustus 2022  penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) triwulan III 2022 baru mencapai Rp 82,1 miliar. 

"Jumlah tersebut disalurkan oleh 1.150 desa dari jumlah total 1.341 desa di wilayah Provinsi Bengkulu. Penyaluran BLT-DD triwulan III ini baru mencapai persentase sebesar 8,1 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 1.009,3 miliar," kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Syarwan, SE, MM.

Rincian realisasinya yakni Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 14,5 miliar yang disalurkan pada 215 desa atau terealisasikan  8,8 persen, Kabupaten Bengkulu Selatan Rp 10 miliar untuk 142 desa atau atau 9,6 persen, Kabupaten Seluma Rp 13,6 miliar untuk 182 desa atau terealisasikan 10 persen, Kabupaten Kaur Rp 3,5 miliar untuk 55 desa atau 2,6 persen  dan Kabupaten Kepahiang Rp 7,6 miliar yang disalurkan di 105 desa atau terealisasi 9,7 persen. 

Kemudian, Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp 10, 9 miliar yang disalurkan di 122 desa atau terealisasi 10,5 persen, Mukomuko sebesar Rp 8,9 miliar yang disalurkan di 148 desa atau terealisasi 7,8 persen, Lebong sebesar Rp 5,5 miliar yang disalurkan ke 70 desa atau terealisasi 7,7 persen, dan Bengkulu Tengah sebesar Rp 7,7 miliar yang disalurkan ke 112 desa atau terealisasi 7,3 persen. 

"Secara kumulatif realisasi BLT desa dari triwulan I hingga triwulan III realisasinya di wilayah Bengkulu baru mencapai angka Rp 272,4 miliar atau 27 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 1.009,3 miliar," tutur Syarwan.

Pihaknya mengingatkan dan mengimbau agar wilayah yang belum menyalurkannya BLT-DD agar segera menyalurkan, karena jika tidak dilakukan secepatnya dikhawatirkan dapat menyebabkan melambatnya daya beli masyarakat yang ada di desa. Hal ini karena masyarakat yang menjadi sasaran BLT akan menunda berbelanja kebutuhan karena bantuan belum disalurkan. Akibatnya daya beli masyarakat juga menjadi terhambat.

"Kita minta pemerintah desa dapat segera menyalurkan BLT-DD agar dapat membantu masyarakat dalam memperbaiki atau membantu perekonomian masyarakat," lanjutnya.

 

BACA JUGA:Pemprov Tidak Usulkan Seleksi PPPK, 524 Guru Batal Diangkat

 

Sementara itu, terkait 3 desa yang sebelumnya bermasalah dan tidak dapat mencairkan DD karena Kades bermasalah dengan hukum atau tidak bisa memberikan pertanggungjawaban penyaluran anggaran, Syarwan menyebut ketiga desa yang bersangkutan sudah dapat kembali menyalurkan bantuan tahapan lanjutan. 

"Untuk 3 desa yang bermasalah alhamdulillah dari batas waktu perbaikannya yang diberikan hingga 27 September 2022 lalu mereka sudah menyampaikan, sehingga sudah bisa disalurkan," tukasnya.

Sumber: