36 Unit Mobnas Ditarget Hasilkan Lebih Rp 1 Miliar

RK ONLINE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong memastikan ada 36 unit mobil dinas (mobnas) yang akan dihapus dari daftar aset dengan metode lelang. Ditarget, dari lelang yang dilakukan bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1 miliar lebih.

Kabid Aset BKD Lebong, Rizka Putra Utama, M.Si menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melimpahkan persyaratan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Ini berkaitan dalam menentukan jadwal pelaksanaan lelang. Prosesnya saat ini, masih menunggu Surat Keputusan (SK) bupati sebagai dasar pengajuan permohonan ke KPKNL. 

"Dari hasil rapat tim verifikasi, yang direkomendasikan untuk dilakukan lelang hanya 36 unit. Hasil itu sudah disampaikan kepada pak bupati untuk dibuatkan SK untuk selanjutnya disampaikan ke KPKNL, " kata Putra sapaan akrabnya.

Jika dipersentasikan, tahapan pelaksanaan lelang 36 unit aset bergerak milik daerah tersebut sudah mencapai 80 persen. Bahkan ditargetkan pelaksanaan lelang sudah bisa dilaksanakan pada September mendatang. "Saat pelaksanaan lelang sepenuhnya adalah kewenangan dari KPKNL, " tambahnya.

Ditambahkan Putra ini, awalnya ada 47 unit mobnas yang masuk dalam daftar penghapusan aset. Dalam perjalanannya, penghapusan 7 unit mobnas ditunda dan  dikeluarkan dari daftar penghapusan aset karena OPD pemegang mobnas menilai masih memerlukan kendaraan tersebut. Sehingga tinggal menyisahkan 40 unit mobnas lagi. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan fisik, tim memutuskan hanya 36 mobnas yang direkomendasikan untuk dilakukan lelang. 

"Kendaraan yang sebelumnya masuk daftar penghapusan aset tapi belum diverifikasi karena belum diserahkan oleh OPD kami pastikan batal dilakukan lelang, " lanjut Putra.

Selain karena usia kendaraan yang sudah memenuhi syarat untuk dilelang, beberapa kendaraan diantaranya juga dalam kondisi rusak parah. Sehingga lebih baik dilakukan penghapusan ketimbang memperbaikinya. Disisi lain dari proses lelang ini juga akan menghasilkan PAD. "Kondisi kendaraan yang rusak tentu akan memperberat kondisi keuangan daerah jika ingin diperbaiki. Lebih baik dilakukan lelang yang bisa menghasilkan PAD, " demikian Putra.

Sumber: