"IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN," ungkap Anas.
Anas menegaskan bahwa strategi perpindahan menuju IKN bukan hanya tentang perpindahan fisik, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju Smart Government. Dalam konteks penerapan smart government, digitalisasi sistem pemerintahan menjadi hal yang krusial.
"Digitalisasi berperan sentral sejak awal (Digital by Design) yang didukung oleh strategi penyediaan layanan SPBE Prioritas melalui GovTech. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada masa transisi perpindahan ke IKN," jelas Anas.
BACA JUGA:Pemindahan ASN ke IKN Dilakukan Secara Bertahap
Tahapan pemindahan IKN berdasarkan Undang-Undang IKN dibagi dalam 5 fase yang meliputi pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan hingga pembangunan Kota Cerdas dengan kecerdasan buatan (AI) pada tahun 2045.