RK ONLINE - Berpeluang diangkat menjadi PNS tanpa tes, draft RUU ASN perubahan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN kini menjadi penantian yang paling diharapkan oleh kalangan tenaga kontrak dan honorer.
Tidak hanya menjadi peluang untuk menjadi PNS tanpa harus mengikuti serangkaian tes, RUU ASN juga dianggap tenaga kontrak dan honorer sebagai penentu nasib mereka di tahun 2023 mendatang.
Pasalnya sebelum informasi terkait RUU ASN ini ramai diperbincangkan, pemerintah pusat sudah lebih dulu mengeluarkan ketentuan kalau dengan batas terakhir tahun 2023, seluruh pemerintah provinsi dan daerah di Indponesia sudah tidak diperbolehkan lagi memberdayakan atau melakukan perekrutan tenaga kontrak dan honorer.
Dengan demikian jika RUU ASN ini tidak sampai disahkan atau diberlakukan oleh pemerintah dan DPR RI, seluruh tenaga kontrak yang selama ini sudah mengabdikan dirinya dan mencurahkan tenaga dan fikirannya untuk mendukung kinerja pemerintah terancam diberhentikan secara massal.
Lantas bagaimana tanggapan tenaga kontrak dan honorer terkait RUU ASN dan kebijakan pemerintah yang melarang memberdayakan atau merekrut tenaga kontrak dan honorer?.
Santi, seorang tenaga kontrak atau honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Kepahiang mengungkapkan, berbagai kebijakan pemerintah terkait tenaga kontrak dan honorer, membuat nasib mereka seolah berada di ujung tanduk. Apa lagi jika memang nantinya, larangan memberdayakan dan merekrut tenaga kontrak dan honorer tersebut diberlakukan. Wanita yang sudah lebih dari 10 tahun mengabdi ini memastikan kalau pekerjaan satu-satunya yang dia tekuni bersama tenaga kontrak dan honorer yang lain ini, dengan terpaksa harus ditinggalkannya karena sudah tidak diperbolehkan.
BACA JUGA:Diberhentikan atau Diangkat PNS Tanpa Tes, Nasib Tenaga Kontrak dan Honorer Ditentukan RUU ASN
Namun informasi terkait draft RUU ASN perubahan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang menjadi pembicaraan, membuat dirinya atau tenaga kontrak dan honorer lainnya kembali bernafas lega. Sebab tidak hanya membuat dirinya batal kehilangan pekerjaa, RUU ASN ini juga memberikan lampu kuning dan peluang agar dirinya atau tenaga kontrak dan honorer lainnya berpeluang diangkat menjadi PNS tanpa tes.
"Mewakili seluruh tenaga kontrak dan honorer yang ada di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, kami sangat berharap jika RUU ASN ini benar-benar disahkan dan diberlakukan oleh pemerintah dan DPR RI. Karena jika ini tidak benar-benar diberlakukan, akan banyak sekali tenaga kontrak dan honorer yang akan kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Sebab tidak sedikit dari kami yang bergantung hidup dengan mengabdi sebagai tenaga kontrak dan honorer," ujarnya kepada Radarkepahiang.id, Jumat 23 Desember 2022.