Eks Kadis Parpora Kepahiang Diperiksa, 3 Tempat Digeledah Diskrimsus Polda Bengkulu

Radarkepahiang.id - Kedatangan personel Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Bengkulu di Kabupaten Kepahiang disinyalir melakukan penggeledahan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, tampak aparat kepolisian yang menggunakan rompo Tipidkor memeriksa satu per satu berkas yang ada di lemari arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Pemeriksaan dokumen arsip Dinas Parpora yang dilakukan sejak pagi pukul 10:30 WIB, tak berselang satu setengah jam, tampak mantan Kadis Parpora Teddy Adeba, ST juga diperiksa disela-sela aparat kepolisian memeriksa sejumlah dokumen.

BACA JUGA:Simbol 2 Ayam Jago yang Berdiri di Gerbang Balai Desa Tebat Monok, Ini Maknanya

BACA JUGA:Simbol 2 Ayam Jago yang Berdiri di Gerbang Balai Desa Tebat Monok, Ini Maknanya

Setibanya di Disparpora, Teddy langsung memasuki aula dinas yang dimana sejumlah aparat kepolisian menggunakan rompi Tipidkor berada.

 

"Sebentar, ke sana dulu (ruang aula Disparpora,red)," singkat Teddy saat akan diwawancarai awak media.

BACA JUGA:Harga Anjlok, Tomat Dibiarkan Petani Kepahiang Membusuk

Dalam kedatangannya itu terpantau personel Subdit Tipidkor Polda Bengkulu yang menggunakan rompi Tipidkor melakukan penggeledahan di beberapa ruangan termasuk ruangan Kepala Dinas Parpora Kabupaten Kepahiang, yang saat ini dijabat oleh Rudi Andi Sihaloho. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen dilakukan pemeriksaan.

BACA JUGA:Wajib Tahu! Ini Tanda Bearing Roda Motor Sudah Rusak

Hingga saat ini belum ada konfirmasi secara resmi terkait dengan penggeledahan tersebut, namun berdasarkan informasi penggeledahan tersebut ada kaitannya dengan perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran anggaran rutin tajun anggaran 2023 yang terjadi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) kabupaten Kepahiang tahun 2023. 

BACA JUGA:Roda Motor Berdengung? Kenali Penyebab dan Cara Mengatasinya

BACA JUGA:Lagi! Dirkrimsus Polda Bengkulu Datangi 2 OPD di Kepahiang

Dari total DPPA Dinas senilai Rp 6,2 Miliar penyidik menemukan bukti dan manipulasi terkait kegiatan dan pekerjaan tersebut, diantaranya meliputi Perjalanan Dinas, Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)/ Bahan Cetak, Belanja makan minum, belanja alat listrik dan pekerjaan konstruksi 7 paket yang semuanya diduga fiktif. 

 

Sumber: