Disetujui 5 Fraksi untuk Dibahas, Ini Catatan Dewan Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2024

Radarkepahiang.id - Meski 5 fraksi yang ada di DPRD Kepahiang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, namun terdapat catatan yang diberikan dewan, berupa kritik dan saran.

 

Juru Bicara Fraksi Perindo, Fahri Zioloveza, menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 18,62 miliar. Ia mendorong agar dana tersebut digunakan secara optimal berdasarkan skala prioritas pembangunan.

BACA JUGA:Totalnya 1.321 Ekor, Bupati Kepahiang Apresiasi Peningkatan Jumlah Hewan Kurban Tahun 2025

BACA JUGA:Terbukti Membayar Bisa Cair Saldo DANA Rp1.029.000, Unduh Aplikasi Ini

"Terkait kebutuhan ASN, Fraksi Perindo juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui BKDPSDM melakukan inventarisasi ulang kebutuhan kepegawaian, terutama untuk mengisi kekosongan jabatan strategis seperti dokter hewan," sebut Fahri.

 

Sekretaris Fraksi NasDem, Taswin Natadiningrat, menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024, khususnya dalam proses administrasi pengadaan barang dan jasa.

BACA JUGA:Rumah Berikut Mobil Mewah Tersangka Kasus Korupsi di Kepahiang Disita Jaksa

BACA JUGA:Penuhi Amanat Undang-undang, Bupati Kepahiang Serahkan LKPJ APBD 2024

"Fraksi NasDem menekankan pentingnya memperbaiki dokumen administrasi pengadaan sesuai ketentuan, termasuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), penetapan standar harga, hingga metode pengadaan yang tepat," ujar Taswin.

 

Fraksi Golkar melalui juru bicara Padila Sandi, A.Md., memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan daerah sebesar 93,97% di tahun 2024. Namun, pihaknya mencatat bahwa pendapatan masih sangat bergantung pada transfer pusat, yakni sebesar 89,67% dari total pendapatan daerah.

BACA JUGA:Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Kepahiang Tiba di Tenda Arafah

Sumber: