Antisipasi Kebocoran PAD Parkir, Sistem Online Segera Diberlakukan di Kepahiang

Antisipasi Kebocoran PAD Parkir, Sistem Online Segera Diberlakukan di Kepahiang--Reka Fitriani
Radarkepahiang.id - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir disinyalir kerap kali mengalami kebocoran, sehingga tidak mencapai target. Dalam setahunnya, sebanyak 18 titik parkir target PAD ditetapkan PAD senilai total Rp 180 juta, namun dalam laporannya Dinas Perhubungan tidak pernah tercapai target retribusi tersebut.
BACA JUGA:640 Tenaga Honorer Lulus Seleksi Administrasi, Pemkab Kepahiang Lakukan Pemetaan Kebutuhan
BACA JUGA:Kemenag Kepahiang Sebut Baru 4 CJH Kepahiang yang Setor Pelunasan Biaya Haji
Memanfaatkan teknologi digital, dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan Febrian Hendra, S.Sos sistem parkir online akan diterapkan pada titik parkir resmi yang ada di Kabupaten Kepahiang. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran PAD retribusi parkir.
BACA JUGA:Masuk Database BKN, 25 Tenaga Honorer Pemkab Kepahiang Daftar PPPK di Luar Daerah Berakhir TMS!
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Kepahiang 'Menyala' Lagi, Healer Warga Pelangkian Ludes Kebakaran!
"Diterapkannya sistem parkir online nanti juga akan memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran retribusi parkir, sebab masyarakat langsung mengetahui nilai retribusi yang akan dibayarkan," jelas Febrian.
Utamanya, dijelaskan Febrian pembayaran retribusi parkir akan langsung masuk ke kas daerah tanpa adanya perantara. Sehingga upaya ini dinilai akan mengoptimalkan sistem pembayaran retribusi parkir di Kabupaten Kepahiang.
BACA JUGA:Cek Sekarang, Ini 10 Formasi CPNS 2025 dengan Peluang Lulus Terbesar
"Nanti ada aplikasi parkir online, sehingga pembayaran retribusi langsung disetorkan ke kas daerah," ujar Febrian.
Terkait dengan wacana penerapan retribusi parkir online, dijelaskan Febrian pihaknya masih akan berkoordinasi pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD). Hal ini terkait dengan penyediaan aplikasi dan sistem pengelolaan yang dilakukan oleh petugas parkir.
BACA JUGA:BKD Kepahiang Percepat Distribusi SPPT PBB-P2, Target PAD Tahun 2025 Rp2,1 Miliar
"Juga menggandeng Bank Bengkulu, bagaimana nanti penyediaan aplikasinya, kami koordinasi ke Badan Keuangan Daerah lebih dulu," ujar Febrian.
Sumber: