Meski Nunggak, Pemkab Kepahiang Pastikan Kartu BPJS PBI Warga Tetap Aktif

Meski Nunggak, Pemkab Kepahiang Pastikan Kartu BPJS PBI Warga Tetap Aktif

Meski Nunggak, Pemkab Kepahiang Pastikan Kartu BPJS PBI Warga Tetap Aktif--Jimmy Mayhendra

Radarkepahiang.id  - Karena keterbatasan anggaran yang terjadi pada APBD.Perubahan tahun anggaran 2024 menyebabkan Pemerintah Kabupaten Kepahiang menunggak iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Diketahui, tahun ini Pemkab Kepahiang membiayai sebanyak 30.800 peserta PBI BPJS Kesehatan yang merupakan warga kurang mampu, dimana dari banyaknya peserta yang dibiayai tersebut membutuhkan anggaran senilai sekitar Rp 14.001.624.00 per tahunnya.

BACA JUGA:Solusi Layanan Pencatatan Nikah Berbasis IT, Kemenag Kepahiang Galakkan Program Simkah

BACA JUGA:Panitera Muda Hukum PN Kepahiang Resmi Dilantik!

Diawal tahun, disetujui anggaran senilai Rp 12.712.492.800 untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan dimana pencairan awal senilai Rp 5.720.513.400. Kepala Dinas Kesehatan Dr. H. Tajri Fauzan, SKM M.Si mengatakan, warga penerima PBI tidak perlu khawatir lantaran kartu BPJS masih tetap aktif dan bisa digunakan untuk berobat.

 

"Terkait dengan tunggakan iuran PBI BPJS Kesehatan ini sudah kita koordinasikan dengan pihak BPJS, kekurangan pembiayaannya akan dibayarkan pada tahun mendatang. Dimana pencairan pada perubahan ini Rp 6.991.979.400, artinya tersisa Rp 1.289.131.200 yang akan dibayarkan pada tahun mendatang," jelas Bupati.

BACA JUGA:Kualitasnya Terjamin, 5 Merk Laptop Ini Jadi yang Paling Lari

BACA JUGA:Punya Resolusi Kamera Tinggi, Ini 5 Rekomendasi Laptop Incaran Generasi Muda

Tajri menjelaskan, jumlah kepesertaan PBI tersebut merupakan upaya Pemkab Kepahiang mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.

 

"Kita berupaya menyempurnakan akses terhadap pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas, pengurangan jumlah orang menderita kesulitan keuangan untuk kesehatan. Kemudian,penyempurnaan akses terhadap obat-obatan, vaksin,diagnostik,dan alat kesehatan esensial pada pelayanan kesehatan primer," jelasnya. (rfm)

 

Sumber: