Realisasi Baru 30 Persen, Pemkab Kepahiang Dorong OPD Maksimalkan Serapan PAD

Radarkepahiang.id - Pemkab Kepahiang masih terus mendorong jajaran OPD untuk memaksimalkan serapan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Sebab hingga berakhirnya semester I tahun anggaran 2024, serapan PAD di Kabupaten Kepahiang dinilai masih sangat minim. 

BACA JUGA:Pangkalan Gas Elpiji Subsidi Wajib Perlihatkan HET dan Punya Plang Nama

Sekda Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH mendorong masing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten, agar memaksimalkan upaya untuk meningkatkan realisasi capaian PAD.

 

Dikatakan Hartono kalau berdasarkan catatan BKD Kepahiang, saat ini capaian PAD baru menyentuh angka 30 persen dari total target PAD TA 2024 yang ditetapkan sebasar Rp 52 miliar. Oleh sebab itu Sekda Kepahiang ini mengingatkan OPD kalau target serapan PAD ini tidak harus menunggu hingga akhir tahun.

BACA JUGA:Peristiwa Tragis di Talang Tige, Ini Sederet Barang Bukti yang Berhasil Diamankan Polres Kepahiang

"Seharusnya capaian PAD sudah mencapai 50 persen untuk saat ini, tetapi masih sangat jauh dari target. Kita berharap OPD segera mendorong terealisasinya PAD ini, jangan menunggu akhir tahun," ujar Hartono.

 

Sebelumnya, BKD Kepahiang merincikan kalau realisasi PAD terbesar yang diterima Pemkab Kepahiang saat ini adalah dari penerimaan pajak daerah, deviden dan penerimaan pengembalian TGR. Antara lain, pengembalian TGR Rp 7 miliar, PAD RSUD Rp 6,3 miliar.

BACA JUGA:Melalui Skema Pemeringkatan, Semua Tenaga Honorer Berpeluang Diangkat PPPK!

"Capaian PAD ini masih sangat rendah, OPD harus terus bergerak. Tidak hanya satu atau dua OPD saja yang punya target PAD. Kita berharap kreativitas dan inovasi OPD, dapat mendongkrak capaian tersebut," jelas Hartono.

 

Untuk diketahui, pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan pendapatan asli daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sumber: