Kepahiang Minim Anggaran, 589 Formasi PPPK 2023 Terancam, Bupati Kepahiang: Sayang Sekali!

Kepahiang Minim Anggaran, 589 Kuota PPPK 2023 Terancam, Bupati Kepahiang: Sayang Sekali!

RK ONLINE - Usulan Pemkab Kepahiang terhadap kebutuhan SDM Guru PPPK dan PPPK Tenaga Kesehatan, berhasil dipenuhi oleh KemenPANRB dan BKN. 

Dengan jumlah total formasi 589 orang, tahun ini Kabupaten Kepahiang sudah dipastikan akan kembali melaksanakan seleksi PPPK, yakni seleksi PPPK 2023. 

BACA JUGA:Info Penting CPNS, Kenaikan Gaji PNS Lulusan SMA Mulai Tahun 2024

Seperti yang diketahui kalau beberapa waktu lalu, Kabupaten Kepahiang berhasil mendapatkan kuota sebanyak 589 formasi Guru PPPK dan PPPK Tenaga Kesehatan. Yakni 330 khusus untuk formasi Guru PPPK dan 259 formasi PPPK Tenaga Kesehatan.

 

Namun teranyar diketahui kalau formasi PPPK 2023 yang diperoleh Pemkab Kepahiang ini, terancam bakal berkurang. Sebab minimnya ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemkab Kepahiang, membuat pemerintah pesimis dapat mengakomodir dan melaksanakannya sesuai dengan jumlah formasi PPPK 2023 yang diberikan oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA:TERUNGKAP! Masalah Ini yang Memicu IRT Ujan Mas Nekat Tenggak Racun Hingga Nyaris Meregang Nyawa

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU. Dirinya mengaku pesimis untuk mengambil semua jatah kuota yang telah disediakan oleh pemerintah pusat dalam seleksi PPPK 2023 ini. Sebab menurut Hidayattullah, minimnya anggaran yang ada menjadi sebab utama ketidakmampuan ini.

 

"Alhamdulillah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk PPPK 2023 Kabupaten Kepahiang ini sangat banyak dan cukup untuk mengakomodir kebutuhan kita selama ini. Namun di sisi lain, kita juga tetap harus mempertimbangkan soal keuangan daerah," ujar Hidayattullah.

BACA JUGA:Langsung Meledak! Ini Tips Simpel Agar Video TikTok Kamu Bisa FYP dan Terkenal

Lebih lanjut dikatakannya jika terkait akomodasi seluruh kuota PPPK 2023 ini, Pemkab Kepahiang masih harus menunggu pentunjuk dari pemerintah pusat. Meskipun dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), bupati Kepahiang berpendapat jika perekrutan ini akan mempengaruhi biaya belanja daerah yang pastinya akan menjadi lebih besar.

 

Sumber: