Soal Guru Honor Lulus Passing Grade, Pemprov Perlu Koordinasi

RK ONLINE - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM mengatakan, dalam permasalahan 524 guru honorer lulus passing grade 2021 yang belum bisa diangkat menjadi PPPK memang terkendala dalam hal anggaran. Namun tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dan jajaran dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak terutama dengan pemerintah pusat. 

"Anggaran kita tidak memungkinkan untuk mengangkat PPPK itu, tapi kita tidak bisa biarkan seperti itu. Makanya nanti kita akan koordinasikan dengan Kemenpan RB dan kementerian lainnya. Kita akan ajak salah satu dari mereka (honorer,red) agar sama-sama mendengar bagaimana solusinya saat anggaran tidak mampu mengangkat PPPK," papar Edwar.

Dirinya juga meminta gubernur dan jajarannya untuk dapat berkoordinasi baik dengan pihak legislatif, maupun ke pemerintah pusat dalam hal mengatasi persoalan pengangkatan guru PPPK ini. 

"Komunikasikan, kita bisa menyampaikan ke pemerintah pusat. Kalau dulu kalau kita buka formasi CPNS ada tambahan dana DAK, sementara untuk PPPK tidak seperti itu, kalau kita paksakan untuk mengangkat berarti harus ada anggaran yang dikeluarkan untuk gaji. Dalam hal ini kita cari solusi, kasian mereka apalagi jumlahnya sampai 524 yang lulus passing grade," tutur Edwar. 

Lebih lanjut, koordinasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan yang ada, termasuk adanya peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023, perlu pembahasan apakah DAU dapat diformulasikan untuk gaji PPPK atau tidak. 

"Kita berusaha, tapi pihak eksekutif cuma melihat bahwa APBD tidak mampu mengangkat PPPK tetapi solusi belum diberikan. Anggaran kita, kita akui kecil sekali. Cuma Rp 2,7 triliun, sedangkan belanja pegawai sudah Rp 1,6 triliun. Bisa dibayangkan, jika kita harus mengangkat lagi berarti kita harus menambah belanja pegawai," tambahnya.

 

BACA JUGA:Dewan Dorong 524 Guru Honorer Diangkat PPPK

 

Edwar berharap, pihak eksekutif sebagai leadernya dapat berupaya mengkomunikasikan ke pusat. Hal ini menjadi salah satu solusi yang dihadapi Pemprov saat ini. 

"Terkait anggaran kita komunikasikan dengan pusat dan dengan kementerian terkait, seperti KemenpanRB atau Kemenkeu. Saya kira ada jalan keluar pengangkatan, tapi Pemprov belum melakukan komunikasi. Ini akan kita tanyakan langsung, begitupun pihak eksekutif mengawal hal itu, dan kita akan mempertanyakan kepada kementerian," sampai Edwar. 

Dilain sisi, menyikapi terkait ancaman para guru honorer yang akan melakukan aksi mojok kerja jika tidak diakomodir persialan PPPK hingga hari ini (kemarin, red), Edwar berharap hal tersebut tidak dilakukan. Karena pihaknya bersama Pemprov Bengkulu akan berusaha semaksimal mungkin guru honorer yang lulus passing grade tahun 2021 dapat diangkat jadi PPPK. 

"Kita harap tidak seperti itu, mengajar tetap dilakukan sambil kita mencari jalan keluar. Dan kita minta eksekutif komunikasi dengan pusat, saya yakin dan percaya ini bisa diakomodir," pungkas Edwar.

Sumber: