Serapan APBN di Provinsi Bengkulu Belum Maksimal

BACA JUGA:Disperindag Jamin Stok Komoditas Pangan Mencukupi

 

Pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD, sebanyak 1.341 desa penerima dengan pagu anggaran senilai Rp 1 triliun tersalur melalui BLT tahap I dan II senilai Rp 95 miliar atau 9,4 persen dan BLT tahap III kepada 1.151 desa tersalur Rp 82,1 miliar atau 8,1 persen. Dengan realisasi tersebut total terserap Rp 272,4 miliar atau 27 persen. 

Lalu untuk kinerja penyaluran DAK Fisik dengan pagu sebanyak Rp 932 miliar telah terlaksana dalam nilai rencana kegiatan sebesar  Rp907 miliar atau terserap 97,3 persen. Sedangkan pada nilai kontrak sebesar Rp 874,7 miliar terserap 34,3 persen atau tersalur 319,8 miliar. 

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir bulan Agustus 2022 sebesar Rp 2,9 triliun atau meningkat 28,23 dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Debitur KUR juga meningkat 9,72 persen menjadi 56.381 debitur dibandingkan periode yang sama tahun anggaran 2021.

"Selain KUR, ada penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) yang telah disalurkan kepada 9.650 debitur dengan total salur Rp 46,7 miliar," kata Syarwan. 

Secara garis besar, DJPb mencatat realisasi belanja APBN dan TKDD atau DAK Fisik terhambat oleh adanya kebijakan penyesuaian dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun dalam hal ini pemerintah memberikan bantalan kepada masyarakat terdampak baik melaui BSU maupun BLT BBM. 

"Serapan APBN harus segera dimanfaatkan agar dapat memberikan dampak bagi pembangunan dan mengatasi inflasi daerah," demikian Syarwan.

Sumber: