Giliran Gemawawbi Geruduk DPRD Provinsi Bengkulu
DOK/RK : ORASI : Aksi Gemawasbi saat menyampaikan orasi di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu--
RK ONLINE - Gelombang aksi terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di Provinsi Bengkulu terus berlanjut. Kemarin (19/9) giliran masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Save Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu.
"Kami minta agar DPRD Provinsi Bengkulu ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat kelas menegah dan bawah atas kebijakan kenaikan harga BBM ini," kata Ketua Gemawasbi Bengkulu, Jevie Sartika, saat menyampaikan orasinya.
Aksi unjuk rasa ini berjalan damai dan perwakilan massa yang diwakili Ketua Gemawasbi Jevie Sartika dan Sekretaris Gemawasbi Mirza, Humas Gemawasbi Pelita Sitorus dan Korlap Aksi Acep diterima langsung Waka I dan Waka II DPRD Provinsi Bengkulu, Samsu Amanah dan Suharto serta anggota dewan lainnya di ruang rapat komisi DPRD Provinsi Bengkulu.
Dalam kesempatan itu Ketua Gemawasbi, Jevie Sartika menyampaikan kegiatan yang dilakukan pihaknya atas upaya menyampaikan aspirasi masyarakat. Terlebih pihaknya menyatakan tidak menolak kebijakan yang diambil penerintah, namun meminta pemerintah mengkaji terutama terkait penyaluran BBM atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah mendukung masyarakat yang terdampak kebijakan yang diambil. Untuk itu, pihaknya meminta DPRD Provinsi Bengkulu dan pihak terkait lainnya untuk mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan yang ada. Seperti halnya penyakuran bantuan BLT BBM yang dinilai masih salah sasaran dan disebut masih ada pihak ASN yang menerima bantuan.
"Kami minta anggota dewan, pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya untuk dapat melakukan pengawasan SPBU. Sehingga penyaluaran BBM tidak disalahgunakan oleh kelompok dan oknum tertentu. Juga menjadi pengawas penyaluran bantuan dari pemerintah pusat ke masyarakat yang berhak baik dari pendataan hingga penyaluran," papar Jevie.
Selain itu pihaknya juga meminta adanya penambahan kuota Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk masyarakat Bengkulu. "Kami menuntut agar subsidi untuk kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat diwujudkan di Provinsi Bengkulu," tegas Jevie.
BACA JUGA:Lagi, Demo Tolak Kenaikan BBM Ricuh
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, SE, MBA mengatakan, pihaknya sangat mendukung apa yang disampaikan dari pihak Gemawasbi dan jajaran. Sebagai perwakilan rakyat akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan rakyat. Namun kebijakan yang ada menjadi kebijakan pemerintah pusat dan pihaknya hanya bisa menyamoaikan dan mengusulkan apay ayang menjadi aspirasi masyarakat Bengkulu.
"Kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Gemawasbi Bengkulu dalam hal ini mereka menyampaiakan persetujuan dan penolakan. Mereka 50 persen mendukung kebijakan pemerintah dengan pandangan adanya beban besar subsidi rakyat akibat kenaikan minyak dunia. Sedangkan 50 persen lainnya menolak lantaran adanya bantuan subsidi pemerintah yang tidak tepat sasaran," katanya.
Suharto juga menambahkan, apa yang dilakukan oleh Gemawasbi merupakan hal yang positif. Prinsipnya ia mendukung apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi yang disampaikan.
"Tentu dalam hal ini kita mengajak seluruh masyarakat juga para jurnalistik untuk terlibat mengawisi apa yang disinggung oleh Gemawasbi terkait masih ada yang menerima subsidi dari golongan ASN. Sehingga nantinya bantuan yang ada benar-benar diberikan kepada yang berhak menerima," papar Suharto.
Lebih lanjut, dirinya mengajak dan menghimbau semua pihak untuk terlibat dalam mengawasi penyaluran BBM di wilayah Bengkulu, sehingga penyimpangan dan pelanggaran yang ada dapat ditindak.
Sumber: