Kadinkes Provinsi Sebut Izin Mobil Swab Rejang Lebong Belum Ada

RK ONLINE - Pengadaan mobil swab yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui RSUD II Jalur dengan anggaran hampir menyentuh Rp 5 miliar. Diketahui, saat ini baru dilakukan persiapan pengurusan perizinannya. Lantaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu belum mengeluarkan izin-izinnya. Hanya saja, pengadaan sudah dilaksanakan. "Terkait dengan pembelian mobil swab yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, sekarang kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sedang mempersiapkan perizinan mengenai pengadaan mobil swab tersebut," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, H. Herwan Antoni, M.Kes, Kamis (17/09/2020). Pengadaan mobil swab oleh Pemkab Rejang Lebong melalui RSUD II Jalur itu menelan anggaran Rp 4,7 miliar. Pengadaan dilakukan tanpa melalui proses lelang. Seharusnya juga, pengadaan mobil swab dilakukan setelah ke luar izin-izinnya dari Dinkes provinsi. "Memang kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu belum mengeluarkan izin dan saat ini sedang proses perizinan di Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI," singkat Herwan Antoni. Pewarta : Febri Yulian Editor : Candra Hadinata
Sumber:
- Share:
- 1 Astaghfirullah, Bulan Puasa Tangan Warga Talang Pito Putus Ditebas Tetangga!
- 2 Disidak Forkopimda, Pengecer Gas LPG Subsidi Rp45 Ribu/Tabung Berkilah, Padahal Ada Rekamannya!
- 3 Armada PT MAS Terancam Diportal Warga, Ketua DPRD Kepahiang Upayakan Solusi Tanpa Masalah
- 4 Kabar Gembira Tenaga Honorer Masuk Database BKN, PPPK Paruh Waktu Jadi Solusi Konkret Bagi Pemerintah Terhadap
- 5 Orderan Tak Kunjung Dibayar, Rekanan DPRD Kepahiang Tahun 2024 Mengaku Dirugikan Hingga Miliaran Rupiah
- 1 Astaghfirullah, Bulan Puasa Tangan Warga Talang Pito Putus Ditebas Tetangga!
- 2 Disidak Forkopimda, Pengecer Gas LPG Subsidi Rp45 Ribu/Tabung Berkilah, Padahal Ada Rekamannya!
- 3 Armada PT MAS Terancam Diportal Warga, Ketua DPRD Kepahiang Upayakan Solusi Tanpa Masalah
- 4 Kabar Gembira Tenaga Honorer Masuk Database BKN, PPPK Paruh Waktu Jadi Solusi Konkret Bagi Pemerintah Terhadap
- 5 Orderan Tak Kunjung Dibayar, Rekanan DPRD Kepahiang Tahun 2024 Mengaku Dirugikan Hingga Miliaran Rupiah