LPPD Bakal Dievaluasi, OPD Kepahiang Diminta Siap-siap

RK ONLINE - Bila tidak ada aral melintang, Tim Daerah (Timda) Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) akan turun ke Kabupaten Kepahiang untuk melakukan evaluasi terhadap LPPD yang telah diserahkan sebelumnya. Timda ke Kabupaten Kepahiang akan memastikan LPPD yang telah disampikan ke Provinsi Bengkulu sama dengan realisasi di lapangan. Kabag Pemerintahan Setkab Kepahiang, Iwan Zamzam Kurniawan, SH, Rabu (24/06/2020) mengingatkan seluruh OPD di Kabupaten Kepahiang untuk bersiap. Jangan sampai ketika evaluasi dilakukan, LPPD Kepahiang tidak sinkron dengan laporan yang telah disampikan. "Jadwalnya mulai Juli mendatang, untuk pastinya belum diketahui jelas. Terpenting OPD Kepahiang harus siap dulu, sehingga dokumen apa saja yang diperlukan nantinya bisa disediakan," kata Iwan. Menurut Iwan, LPPD yang disampaikan akan menggambarkan situasi pembngunan di Kabupaten Kepahiang atas realiasasi sejumlah program TA 2019 lalu. "Jadi pembangunan Kabupaten Kepahiang akan dilihat dari LPPD, dengan itu pula Timda akan memastikan apakah laporan sesuai dengan kondisi lapangan atau tidak," pungkas Iwan. Pewarta : Efran Antoni Editor : Candra Hadinata
Sumber:
- Share:
- 1 Astaghfirullah, Bulan Puasa Tangan Warga Talang Pito Putus Ditebas Tetangga!
- 2 Disidak Forkopimda, Pengecer Gas LPG Subsidi Rp45 Ribu/Tabung Berkilah, Padahal Ada Rekamannya!
- 3 Armada PT MAS Terancam Diportal Warga, Ketua DPRD Kepahiang Upayakan Solusi Tanpa Masalah
- 4 Kabar Gembira Tenaga Honorer Masuk Database BKN, PPPK Paruh Waktu Jadi Solusi Konkret Bagi Pemerintah Terhadap
- 5 Orderan Tak Kunjung Dibayar, Rekanan DPRD Kepahiang Tahun 2024 Mengaku Dirugikan Hingga Miliaran Rupiah
- 1 Astaghfirullah, Bulan Puasa Tangan Warga Talang Pito Putus Ditebas Tetangga!
- 2 Disidak Forkopimda, Pengecer Gas LPG Subsidi Rp45 Ribu/Tabung Berkilah, Padahal Ada Rekamannya!
- 3 Armada PT MAS Terancam Diportal Warga, Ketua DPRD Kepahiang Upayakan Solusi Tanpa Masalah
- 4 Kabar Gembira Tenaga Honorer Masuk Database BKN, PPPK Paruh Waktu Jadi Solusi Konkret Bagi Pemerintah Terhadap
- 5 Orderan Tak Kunjung Dibayar, Rekanan DPRD Kepahiang Tahun 2024 Mengaku Dirugikan Hingga Miliaran Rupiah