Di sisi lainnya, Nata juga mengakui kalau sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang memang memiliki TGR. Hanya saja menurut Nata, TGR yang ada di sejumlah OPD jajaran Pemkab Kepahiang tersebut, nilainya sangatlah kecil dan rata-rata, sudah melakukan pengembalian.
"Iya, OPD lainnya memang ada temuan, tapi jumlahnya kecil dan rata-rata sudah melakukan pengembalian dan tidak sebesar di DPRD Kepahiang," jelas Nata.
BACA JUGA:CPNS Kemendikbudristek 2024, Ini Rangkaian Tes SKB CPNS dan Bobot Penilaiannya
BACA JUGA:Serba-Serbi Janji Politik 3 Paslon Pilkada 2024 Kepahiang, Ada yang Ngaku Enggan Ambil Gaji!
Sementara menanggapi pertanyaan tersebut, Windra Purnawan secara tidak langsung mengakui adanya temuan tersebut. Sebab dalam debat ini, Windra sendiri mengatakan jika temuan dirinya secara pribadi, sudah dikembalikan.
"Seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu bahkan Pemda provinsi, ada TGR. Terkait TGR saya secara pribadi, saya sudah bayar," jawab Windra.
Di sisi lainnya, Riri Damayanti sebagai calon bupati Kepahiang nomor urut 1 yang juga memberikan tanggapan terkait temuan BPK ini. Bahwa dirinya menyalahkan pengelolan keuangan yang menimbulkan kerugian negara tersebut.
BACA JUGA:Perdana Anggota DPD RI Terpilih Dapil Bengkulu Sambangi Kepahiang, Ini Tujuannya!
BACA JUGA:Dugaan Perselingkuhan Kades Tanjung Alam, LARK Sebut Tamparan Keras Bagi Pemkab Kepahiang
"Yang perlu dilakukan adalah pertanggungjawaban atas apa yang sudah diperbuat. Karena ini merugikan daerah, merugikan negara dan merugikan masyarakat di Kabupaten Kepahiang. Saya tidak berkomentar lebih jauh, selebihnya kita serahkan kepada aparat penegak hukum," singkat Riri.