Formasi PPPK Belum Penuhi Kebutuhan, Sekda : Nasib Pelamar Ditentukan Olehnya Sendiri
RK ONLINE - Pelaksanaan tahapan pendaftaran seleksi PPPK 2023 sudah resmi ditutup oleh BKN. Sempat memperoleh perpanjangan waktu selama 2 hari, namun kebutuhan PPPK di Kabupaten Kepahiang masih belum terpenuhi sesuai dengan harapan.
Buktinya dari kuota yang diberikan oleh BKN untuk Pemkab Kepahiang dengan jumlah 1.120 orang, sampai dengan saat ini formasi PPPK 2023 Kepahiang ini hanya mampu mendapatkan 615 peserta saja.
Berdasarkan data dari BKDPSDM Kepahiang, sebanyak 1.666 calon peserta seleksi PPPK 2023 Kepahiang yang mendaftarkan diri. Dari jumlah tersebut, 1.527 peserta berhasil menyelesaikan proses pendaftaran hingga tahap resume atau submit.
Namun nyatanya, dari total calon peserta yang sudah melakukan tahapan pendaftaran PPPK 2023 ini, hanya 615 calon peserta saja yang dipastikan memenuhi syarat dan dapat mengikuti tahapan beriktunya. Sementara calon peserta lainnya, dipastikan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS dan belum terverifikasi oleh sistem.
Sekda Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd mengungkapkan, Pemkab Kepahiang telah melakukan upaya maksimal agar seluruh kuota tersebut, dapat terserap sepenuhnya. Namun ketika tahapan seleksi sudah dibuka, Hartono mengungkapkan jika nasib peserta atau calon peserta seleksi PPPK 2023, ditentukan oleh masing-masing peserta seleksi itu sendiri.
"Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kuota pada PPPK ini. Sehingga sudah seharusnya juga para honorer kita ini dapat melengkapi semua pemberkasannya sebagai syarat pendaftaran PPPK, kalau sudah sampai hari penutupan berkas tidak kunjung dilengkapi, ya apa boleh buat, mereka sendiri lah yang menentukan nasibnya," ujar Sekda.
Lebih lanjut dikatakan bahwa saat ini Pemkab Kepahiang tetap aka lebih fokus kepada para pelamar yang sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan predikat sebagai peserta Calon PPPK 2023 ini. Menurutnya tidak jadi persoalan jika kuota yang memenuhi syarat jauh dari formasi yang diberikan.
Akan tetapi ditegaskannya dengan kuota yang sangat minim itu. Sudah seharusnya bisa diserap dan dioptimalkan dengan baik oleh Pemkab maupun oleh honorer yang mendaftar.