Bahas APBD 2024, Defisit Anggaran Kepahiang Capai Rp147 Milyar
RK ONLINE - Wakil Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP menyampaikan jika berdasarkan Nota Pengantar Raperda APBD 2024, desfisit anggaran di Kepahiang mencapai Rp147 miliar. Ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama, DPRD Kepahiang, Senin 2 Oktober 2023.
BACA JUGA:Jangan Terkejut, Ketahuilah Ini Tanda-Tanda Orang Menggunakan Pesugihan Putih atau Pesugihan Hitam
Nata mengungkapkan, pada struktur Raperda APBD 2024 ini total pendapatan Kabupaten Kepahiang mencapai Rp 672.326.473.668. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebesar Rp40.105.973.107 serta pendapatan transfer sebesar Rp632.220.500.561.
"Adapun pendapatan asli daerah berasal dari 4 komponen penerimaan yaitu pajak daerah sebesar Rp6.902.000.000, retribusi daerah sebesar Rp727.165.750, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp3.057.034.929 dan lain-lain pandapatan asli daerah yang sah sebesar Rp24.266.838.755," ujar Zurdi Nata.
Terkait pendapatan transfer ini Nata menjelaskan, berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp612.982.301.070 serta pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp19.238.199.491.
Selanjutnya untuk kepentingan belanja daerah tahun anggaran 2024, mencapai Rp817.377.691.395. Ini semua terdiri dari belanja operasional Rp609.648.843 261, belanja modal senilai Rp54.309.077.034, belanja tidak terduga sebesar Rp2.825.894.100 dan belanja transfer sebesar Rp150.593.877.000.
"Jika dibandingkan dari total belanja tersebut dengan total pendapatan, terdapat defisit sebesar Rp145.051.217.727. Namun dengan penerimaan pembiayaan yang diasumsikan nol serta pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal tahun anggaran 2024 di PT. Bank Bengkulu senilai, Rp2 milyar. Maka setelah dikalkulasikan defisit anggaran struktur APBD 2024 adalah sebesar Rp147.051.217.727," lanjutnya.
BACA JUGA:Desa Menggerutuk, Kebutuhan Siltap Ternyata Masih Kurang Rp7 Miliar
Terkait hal ini, Wabup meminta TAPD agar dapat lebih cermat dan komprehensif untuk menitikberatkan penganggaran pada program dan kegiatan dengan skala prioritas. Hal ini bertujuan agar kegiatan mampu diakomodir sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Kami berharap Raperda APBD 2024 dapat dibahas lebih lanjut secara komprehensif bersama Badan Anggaran DPRD. Sehingga pada waktunya nanti, dapat disepakati dan disetujui bersama," singkatnya.