Usulan Fraksi PPP, 1 Juta Guru Ngaji Bakal Dapat Dukungan Anggaran dari Kementerian Agama
RK ONLINE - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan permintaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menyediakan anggaran khusus untuk mendukung 1 juta guru ngaji di seluruh penjuru Indonesia.
Usulan ini diajukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 beserta Nota Keuangannya. Baidowi berpendapat bahwa langkah ini akan berkontribusi dalam menjaga efektivitas anggaran Kementerian Agama.
Pagu indikatif Kementerian Agama dalam RAPBN tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,44 persen, mencapai angka Rp72,16 triliun. Hal ini disambut baik oleh Baidowi yang mengharapkan perluasan peran Kementerian Agama pada tahun 2024 untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut.
BACA JUGA:Non ASN Ketahuilah, Pemerintah Umumkan Rencana Rekrutmen ASN 2023 dengan Fokus Tenaga Non ASN
"Dengan perhatian yang mendalam, Fraksi PPP mengusulkan untuk meningkatkan status pesantren dan para guru ngaji dengan mendirikan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung para guru ngaji. Fraksi PPP mencadangkan sejumlah anggaran untuk menunjang 1 juta guru ngaji sesuai dengan data yang telah disediakan oleh Kementerian Agama," jelas Baidowi.
Terkait kondisi pesantren di Indonesia, perhatian juga ditunjukkan oleh Anggota Komisi VII dari Fraksi PKB Ratna Juwita Sari,
menyoroti Pentingnya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menurutnya, peraturan ini memberikan mandat yang lebih luas dalam penggunaan dana abadi pendidikan.
"Oleh karena itu, Fraksi PKB mengapresiasi alokasi sebagian dana abadi pendidikan senilai Rp15 triliun untuk dialokasikan juga kepada pesantren sebesar Rp2 triliun," ungkap Ratna.