"Jangan sampai program seperti ini mala kontraproduktif hingga membuat orang tidak patuh dan menolak untuk bayar pajak," ucapnya.
"Wajib bayar pokok pajak yang menunggak selama 2 tahun dan tahun berjalan. Selebihnya tahun ketiga, keempat dan kelima dan seterusnya diberikan keringanan berupa diskon untuk pokok pajaknya," sambung Adi.
Berbeda dengan Samsat Provinsi Bengkulu yang akan melaksanakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan 2023 dengan menyasar kendaraan dinas atau Plat Merah, Pemerintah Provinsi Lampung malah sebaliknya.
Adi memastikan jika Program Pemutihan Pajak Kendaraan Provinsi Lampung tahun 2023 ini, hanya diberlakukan pemerintah melalui Samsat Provinsi Lampung untuk kendaraan pribadi, bukan untuk kendaraan dinas atau Plat Merah.
"Jadi kendaraan dinas tidak boleh ikut. Karena program ini hanya untuk kendaraan pribadi milik masyarakat," pungkasnya.