Wabup : Kenapa Berjanji Kalau Tidak Ditepati?
Sementara itu, menanggapi persoalan yang melilit perusahaan plat merah PDAM Tirta Alami Kabupaten Kepahiang, Wakil Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.Ip mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak dapat campur tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Pasalnya, perusahaan daerah tersebut merupakan aset yang dipisahkan dari pemerintah daerah. Disinggung terkait PDAM Tirta Alami yang dilaporkan oleh eks karyawan ke Polres Kepahiang, lantaran sudah lebih dari 3 tahun tidak membayarkan tunggakan gaji, menurut Wabup, untuk menggali informasi dan memanggil pihak PDAM Tirta Alami, Pemkab Kepahiang akan berkoordinasi dengan OPD terkait yang berkompeten.
"Terkait dengan pemanggilan PDAM Tirta Alami memang belum kita lakukan, nanti akan panggil OPD terkait yang berkompeten. Sebenarnya, Pemkab Kepahiang tidak bisa berbuat banyak, walau pun itu perusahaan plat merah. PDAM ini aset yang sudah dipisahkan, paling tidak hanya memberikan penjelasan saja," kata Wabup.
BACA JUGA:Tidak Perlu Ngantre Lama, Begini Cara Cepat Bayar Pajak Online Menggunakan Aplikasi SIGNAL!
Lebih lanjut Wabup menjelaskan, terkait dengan perjanjian yang dituangkan oleh pihak PDAM Tirta Alami pada eks karyawan seharusnya dapat ditepati. Lantaran, setidaknya untuk membuat perjanjian, pihak perusahaan sudah dapat memastikan pendapatan untuk dapat menyelesaikan persoalan tunggakan gaji tersebut.