Belanja Pegawai Membengkak, Fraksi Golkar DPRD Kepahiang Minta Pemkab Pertimbangkan Rekrutmen PPPK

Radarkepahiang.id - Belanja pegawai dalam Rancangan APBD TA 2025 cukup membengkak, yakni mencapai 38 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk itu, Fraksi Golkar DPRD Kepahiang dalam pemandangan akhir fraksinya terhadap RAPBD TA 2025 meminta agar Bupati Kepahiang mempertimbangkan usulan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke depannya.

 

Ini disampaikan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kepahiang Fadillah Sandi, A.Md Selasa 26 November 2024 dalam rapat sidang paripurna dengan agenda pemandangan akhir fraksi. Disampaikan Fadillah, pertimbangan tersebut mengingat saat ini tingginya belanja pegawai dalam postur APBD.

BACA JUGA:Antisipasi Kericuhan dan Provokasi, Polres Kepahiang Bentuk Timsus!

BACA JUGA:Logistik Pilkada 2024 di Kepahiang Didistribusikan, KPU Ingatkan Hal Ini!

"Karena kami menilai ini akan membebankan anggaran APBD Kabupaten Kepahiang di masa depan, maka perlu dipertimbangkan untuk merekrut PPPK. Sebab, untuk tahun mendatang saja belanja pegawai mencapai 38 persen dalam postur APBD," jelas Fadilah.

 

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya menyarankan agar Bupati Kepahiang melakukan kajian kebutuhan pegawai non ASN yang ada di Kabupaten Kepahiang saat ini. Menurutnya sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus memaksimalkan anggaran pembiayaan belanja pegawai sebesar 30 persen paling lambat tahun 2027 yang akan datang.

 

"Hanya saja,  belanja pegawai Kabupaten Kepahiang yang telah membebani APBD Kabupaten sebesar 38 persen. Jangan sampai, nantinya dengan penerimaan PPPK lebih membebankan belanja pegawai Kabupaten," ujar Fadillah.

BACA JUGA:Anggaran Dipangkas Rp 7 Miliar, Tahun Depan Pemkab Kepahiang Pangkas THL Besar-Besaran

BACA JUGA:Bisa Dipenjara, Money Politic Jadi Fokus Pengawasan Jelang Pencoblosan

Terpisah, Bupati Kepahiang Dr. Ir H Hidayattulah Sjahid, MM IPU mengakui jika R APBD TA 2025 cukup didominasi dengan pembiayaan belanja pegawai. Namun, terkait dengan rekrutmen PPPK juga menjadi fokus pemerintah daerah, lantaran amanat dari pemerintah pusat.

 

Sumber: