Pemkab Kepahiang Punya Aplikasi Pelacak Data Pajak Kendaraan Dinas

Radarkepahiang.id - Pemerintah Kabupaten Kepahiang berupaya melakukan pengamanan aset daerah, pengaman aset ini dilakukan secara digitalisasi. Diantaranya, meliputi barang milik daerah, kurva pengamanan dan pejak kendaraan, digitalisasi pengamanan aset ini dapat dilakukan secara real-time, termasuk pelacakan pajak kendaraan dinas dan pengelolaan aset yang dikelola diluar entitas pemda.

 

Sekretaris Kabupaten Kepahiang Dr. Hartono, MH menjelaskan, pengembangan aplikasi pengamanan aset secara digital tersebut nantinya akan dituangkan dalam regulasi ditingkat daerah.

BACA JUGA:Awal Pekan Depan, Zurdi Nata Kembali Aktif Jabat Wakil Bupati Kepahiang

BACA JUGA:Tersisa Rp 6,7 Miliar Defisit, Banggar dan TAPD Kepahiang Punya Waktu 3 Hari Bahas RAPBD 2025

"Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Keuangan Daerah ini dibuat payung hukumnya, agar resmi dalam tata kelola aset daerah. Aplikasi ini memberikan dukungan fitur pelacakan kendaraan dinas, sehingga dapat mempermudah proses pengamanan, dan pelacakan aset kendaraan, serta memberikan kontribusi pada penyusunan LKPD yang lebij akurat," kata Sekkab.

 

Tak hanya itu, fitur pada pengamanan aset barang milik daerah tersebut juga bisa melacak data pajak kendaraan dinas. Kemudian, nantinya menjadi peluang penerapan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan aset daerah dimasa mendatang.

BACA JUGA:6 TPS Sulit, KPU Kepahiang Pastikan Distribusi Logistik Pilkada Dilakukan H-2 Pencoblosan!

BACA JUGA:Jelang Pencoblosan, Bawaslu Kepahiang Incar Pelaku Serangan Fajar!

"Aplikasi diharapkan dapat terus berkembang menjadi solusi canggih dalam penglolaan aset daerah yang tidak hanya pengamanan aset, namun dapat melacak data pajak kendaraan dinas. Sehingga menjadi solusi canggih dalam pengelolaan aset daerah yang tidak hanya membantu pengamanan aset, tetapi juga berkontribusi pada pelaporan keuangan yang lebih baik," jelasnya.

 

Aplikasi tersebut, lanjut Sekkab menjadi salah satu inovasi penting yang mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten.

Sumber: