Gandeng OPD Mitra Kerja, Komisi II Perjuangkan Usulan Program dan Anggaran

Gandeng OPD Mitra Kerja, Komisi II  Perjuangkan Usulan Program dan Anggaran

Gandeng OPD Mitra Kerja, Komisi II Perjuangkan Usulan Program dan Anggaran--Radarkepahiang.id

Radarkepahiang.id - Komisi II DPRD Kepahiang membidangi sektor perekonomian, pertanian dan perkebunan menggandeng sebanyak 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan mitra kerja terkait untuk membahas serapan anggaran 2024.

Tak hanya itu, dalam pembahasan tersebut Komisi III juga membahas terkait dengan rencana kerja anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 mendatang.

BACA JUGA:Begini Modus Mucikari Asal Kepahiang Hingga Berhasil Diamankan Polres Kepahiang

BACA JUGA:Bahas Anggaran, DPRD Kepahiang Pastikan Jalan Menuju Pusat Wisata Dibangun

Ketua Komisi II DPRD Kepahiang, Agustinus Dungcik menjelaskan, RDP ini ditujukan untuk mempererat hubungan kerja sama dengan OPD mitra kerja, hal ini dalam rangka tugas dan fungsi DPRD Kepahiang dalam hal pengawasan.

 

"Kami menerima banyak masukan dari OPD, terutama terkait kendala teknis dan kebutuhan anggaran. Oleh karena itu Komisi II berkomitmen untuk menindaklanjuti hal ini kepada Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang agar solusi terbaik dapat segera diterapkan, terlebih saat ini sedang dibahasnya Rancangan APBD TA 2025," jelas Agustinus.

 

Dalam kesempatan ini, OPD menyampaikan berbagai kendala teknis dan usulan anggaran. Melalui anggota Komisi II yang duduk di Banggar DPRD, selanjutnya permasalahan ini akan disampaikan dalam pembahasan anggaran Raperda APBD 2025 yang sedang berjalan.

BACA JUGA:Kawal Pilkada, PDI Perjuangan Kepahiang Siapkan Ratusan Saksi!

BACA JUGA:Reses di Kepahiang, Edwar Samsi Perjuangkan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Komisi II juga berharap akan terciptanya sinergi yang baik antara DPRD dan OPD dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepahiang. 

 

"Kami Komisi II terus mendukung setiap program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsolidasi seperti ini penting untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai rencana," ujar Agustinus.

Sumber: