Dinas PUPR Kepahiang Jemput Bola Program BSPS

Radarkepahiang.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.

Salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), untuk mendapatkan kuota lebih pada tahun anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepahiang melakukan koordinasi aktif ke Kementerian PUPR.

BACA JUGA:Penuhi Sarpras Sekolah, Dikbud Kepahiang Laksanakan Verval

BACA JUGA:Didalami Polres Kepahiang, 3 Penimbun BBM Sudah Beroperasi Selama 2 Bulan

Dikatakan Kadis PUPR Kepahiang Teddy Adeba, ST ME meski program bedah rumah dapat dilakukan dengan cara kolaborasi dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial ataupun Baznas, kuota BSPS atau bedah rumah dari Kementerian PUPR tetap harus menjadi prioritas usulan pihaknya.

 

"Kolaborasi program bedah rumah memang dapat dilakukan sejumlah pihak seperti Kemensos maupun Baznas, akan tetapi khusus Kementerian PUPR ini adalah BSPS, yang biasanya bantuan itu padat karya tunai. Dari data yang ada di Kabupaten Kepahiang lebih dari 1.500 rumah tidak layak huni atau RTLH diusulkan," ujar Teddy.

BACA JUGA:Minyak Berceceran di Jalan Lintas Taba Sating Makan Korban!

BACA JUGA:Termasuk Pemilih Pemula, Dukcapil Kepahiang Catat 3.457 Warga Belum Rekam KTP-el

Tak hanya perbaikan rumah tidak layak huni, dijelaskan Teddy program BSPS tahun mendatang juga dikolaborasi dengan sanitasi perumahan, dimana masyarakat yang mendapatkan bantuan juga mendapatkan perbaikan sanitasi. Pihaknya optimis, program Kementrian PUPR yang memasukkan kegiatan BSPS dalam program pengetasan kemiskinan ekstrem (PKE).

 

"BSPS adalah program bantuan perbaikan rumah yang dilakukans secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," tutup Teddy.

Sumber: