Presiden Jokowi Umumkan Pembukaan 2,3 Juta Formasi CASN 2024, Prioritaskan Tenaga Honorer!

Presiden Jokowi Umumkan Pembukaan 2,3 Juta Formasi CASN 2024, Prioritaskan Tenaga Honorer!

Presiden Jokowi Umumkan Pembukaan 2,3 Juta Formasi CASN 2024, Prioritaskan Tenaga Honorer!/--Youtube @Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi Umumkan Pembukaan 2,3 Juta Formasi CASN 2024, Prioritaskan Tenaga Honorer!

RK ONLINE - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pembukaan 2,3 juta formasi dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Dalam pengumuman tersebut, sebanyak 1,6 juta formasi akan difokuskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer atau tenaga non-ASN.

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyambut baik pengumuman tersebut. Dia berharap adanya kebijakan dalam waktu dekat untuk menangani penataan tenaga non-ASN.

BACA JUGA:Penerimaan CPNS 2024 Pecahkan Rekor Penerimaan CASN Terbesar Dalam Sejarah

Secara rinci, dalam seleksi CASN 2024, pemerintah akan membuka 2.302.453 formasi. Dari jumlah tersebut, 690.822 formasi dialokasikan untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang utamanya ditujukan untuk lulusan baru atau fresh graduate.

 

Sementara itu, sebanyak 1.605.694 formasi disediakan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan alokasi ini diprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer melalui alih status menjadi PPPK.

 

Alokasi pengadaan PPPK tersebut berlaku untuk instansi di tingkat pusat dan daerah, mencakup tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan nasib 1,6 juta tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK.

BACA JUGA:Cek Sekarang Juga! KemenPANRB Resmi Umumkan Jadwal Pendaftaran CASN 2024

Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas telah mengungkapkan bahwa jumlah tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK mencapai 1,6 juta orang. 

 

Ini melibatkan eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK-2) sebanyak 130.495 orang dan tenaga honorer umum sebanyak 1.475.694 orang. Pemerintah telah memiliki rencana untuk menangani nasib mereka, namun rencana tersebut masih perlu dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI.

Sumber: