Lapor ke Presiden, MenPAN RB Sampaikan Fokus Rekrutmen ASN Tahun 2024

Lapor ke Presiden, MenPAN RB Sampaikan Fokus Rekrutmen ASN Tahun 2024

RK ONLINE - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa 12 Desember lalu. Dalam pertemuan tersebut, berbagai topik aktual dibahas, termasuk proyeksi pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024.

 

Pemerintah di tahun mendatang akan tetap fokus menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN, sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN. Namun, Anas menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan merekrut talenta baru.

 

"Dalam minggu ini, masih dalam tahap kajian, kami sedang mempertimbangkan perlunya fresh graduate yang lebih besar. Kami sedang mempelajari seberapa banyak yang diperlukan, mulai dari dokter, guru, hingga talenta-talenta digital yang akan direkrut," ujar Anas.

BACA JUGA:Seleksi CPNS 2024, Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Formasi di Sektor Pariwisata

Anas juga menyatakan bahwa kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024 akan difokuskan pada pelayanan dasar, terutama guru dan tenaga kesehatan. Proyeksi kebutuhan ASN di tahun 2024 akan diperuntukkan bagi Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan lulusan Sekolah Kedinasan.

 

"Pemerataan guru di daerah 3T menjadi salah satu prioritas rekrutmen di tahun depan. Pemerintah juga akan memberikan afirmasi bagi guru non-ASN yang telah mengabdi di daerah 3T untuk dapat diakomodasi menjadi PPPK," jelasnya.

 

Menteri Anas juga telah melaporkan solusi terkait penataan tenaga non-ASN kepada Presiden. Diketahui bahwa sejak tahun 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer menjadi ASN.

BACA JUGA:Tanpa Syarat Tinggi Badan, Pemerintah Segera Buka Formasi CPNS 2024

Anas menjelaskan bahwa rekrutmen Calon ASN (CASN) tahun 2024 ditujukan untuk 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodir (termasuk proyeksi sisa tenaga non-ASN termasuk eks THK2 dari rekrutmen hingga 2023). Ia berharap kebijakan segera diambil untuk menangani penataan tenaga non-ASN. "Beberapa alternatif solusi telah kami sampaikan kepada Presiden," tambahnya.

Sumber: