Presiden Jokowi Ungkap 1 Juta Guru Honorer Ditarget Jadi ASN PPPK Dalam 3 Tahun

Presiden Jokowi Ungkap 1 Juta Guru Honorer Ditarget Jadi ASN PPPK Dalam 3 Tahun

RK ONLINE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengangkat satu juta guru honorer menjadi guru aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini, sebanyak 554.000 guru honorer telah berhasil lolos seleksi sebagai guru ASN PPPK pada tahun 2021 dan 2022.

 

"Kita berharap dalam waktu 3 tahun akan ada sekitar 840.000 guru yang direkrut sebagai ASN PPPK dan pada tahun 2024 akan mencapai angka 1 juta guru ASN PPPK," ungkap Jokowi saat berpidato di dalam acara peringatan ulang tahun ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan peringatan Hari Guru Nasional di Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu 25 November 2023.

BACA JUGA:Perubahan Aturan Baru, Tenaga Honorer Semakin Dekat Dengan PPPK

Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya keras mendukung para guru di Indonesia, dengan fokus meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengangkatan guru honorer menjadi guru ASN PPPK menjadi salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan para guru.

 

"Permasalahan terkait kepastian karir dan kesejahteraan guru honorer telah secara bertahap diatasi melalui program seleksi guru ASN PPPK," tambahnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga membicarakan mengenai tingkat stres yang dialami oleh para guru. Ia mengutip sebuah lembaga riset internasional yang menyatakan bahwa tingkat stres guru lebih tinggi daripada pekerjaan lain, berdasarkan penelitian dari Rand Corporation pada tahun 2022.

BACA JUGA:Pemerintah Evaluasi Rencana Pengangkatan Honorer Menjadi PPPK Tanpa Tes

Presiden juga menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya terkait fasilitas dan sarana di setiap sekolah. Ia mencatat adanya kesenjangan infrastruktur dan fasilitas sekolah antara daerah perkotaan dengan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

 

"Mungkin sekolah di kota lebih baik, namun bagi guru-guru yang berada di daerah 3T dengan keterbatasan infrastruktur, fasilitas, dan tenaga pengajar, situasinya jauh lebih sulit," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sumber: