Pemprov Bengkulu Optimis Turunkan Stunting

Ia mengimbau semua pihak untuk terlibat dalam percepatan penurunan stunting. Serta mengajak pemerintah daerah bersinergi memaksimalkan program-program penurunan stunting.

 

"Kita ajak bupati dan walikota untuk mengoptimalkan program-prigram atau kegiatan penurunan stunting, untuk daerah yang prevalensi masih tinggi kita dorong untuk berkoordinasi dan konsultasi dengan daerah yang angka stunting sudah baik," pungkasnya.

 

Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, Nopian Andusti menyampaikan apresiasi atas upaya percepatan penurunan stunting di wilayah Bengkulu. Walaupuan tidak mencapai target nasional tapi upaya yang telah dilakukan sudah membuahkan hasil yang positif.

 

"Dari 19,8 persen stunting di Bengkulu untuk prevalensi angka balita stunting hasil data SSGI. tapi dari data balita yang belum dihitung dan kemarin sudah dihitung itu di angka 16,0 persen untuk balita di bawah dua tahun, dan secara nasional itu di angka 17,9 persen. Ini artinya kita di bawah angka nasional, ini luar biasa yang menunjukkan hasil kinerja bapak wakil gubernur dan jajaran beserta seluruh ketua TPPS di seluruh kabupaten dan kota," papar Nopian.

 

BACA JUGA:Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah Jadi Kewajiban

 

Sedang dari sisi indeks pembangunan keluarga Provinsi Bengkulu juga masuk dalam urutan 9 terbaik dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ini artinya menunjukkan Bengkulu dari sisi kemandirian, keamanan, kebahagiaan sudah baik dalam pembangunan keluarga.

 

"Ini adalah pencapaian yang baik, namun harus terus ditingkatkan, apalagi di Bengkulu ada 5 kabupaten yang prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan jadi perhatian khusus. Kami berharap kabupaten yang naik dapat berkoordinasi dan konsultasi dengan Kota Bengkulu yang berhasil melakukan penurunan angka stunting tertinggi," imbuh Nopian.

 

Dirinya juga mengingatkan akan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus lebih dipercepat dan dioptimalkan penyerapannya, karena dana yang berasal dari pusat yang disalurkan ke kabupaten dan kota dinilai belum maksimal.

Sumber: