Angka Stunting di Kepahiang Turun Jadi 22,1 Persen

Radarkepahiang.id - Pemerintah Kabupaten Kepahiang hingga periode Oktober 2024 berhasil menekan angka stunting dari 24,9 persen menjad 22,1 persen. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Kepahiang Dr. Ir Hidayattulllah Sjahid, MM IPU, bupati menjelaskan stunting di Kabupaten Kepahiang sudah mampu ditekan oleh Pemerintah Kabupaten bersama dengan stakeholder terkait.

 

Sekalipun demikian, upaya untuk menekan stunting kata Bupati masih terus ditingkatkan. Hal ini, kata Bupati adalah pelayanan ibu hamil, sebab masa-masa kehamilan harus dipersiapkan sebaik-baiknya.

BACA JUGA:Selain Perolehan Nilai SKD, Ini Syarat Ikut SKB CPNS 2024

BACA JUGA:Peserta Wajib Simak, Ini Kisi-kisi Materi Tes SKB CPNS 2024

"Pemkab Kepahiang sudah membentuk tim konvergensi penanggulangan stunting, upaya ini dilakukan untuk menekan angka stunting yang ada di daerah. Termasuk melakukan pencegahan," ujar Bupati.

 

Adapun upaya pemerintah daerah dalam penanganan stunting kata Bupat, yakni dengan menggandeng seluruh pihak, terutama Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKBP3A), Puskesmas hingga Kantor Urusan Agama yang ada di tiap-tiap kecamatan.

BACA JUGA:3 Ekor Mati Akibat Makan Plastik, 2 Ekor Rusa Pemkab Kepahiang Melahirkan

BACA JUGA:Dalam Setahun Ada 4 Ribu Anak di Kepahiang Menikah Dini, DPPKBP3A: Ini Darurat!

"Pencegahan yang dilakukan bisa oleh KUA, karena di KUA sendiri calon mempelai akan menikah sebelumnya diberikan penyuluhan pra nikah tentang stunting. KUA diharapkan dapat melibatkan Puskesmas ini untuk melakukan pengecekan apakah calon pengantin perempuan memiliki riwayat anemia atau tidak karena itu jadi salah satu penyebab stunting," jelas Bupati.

 

Terakhir, Bupati mengatakan, peran Puskesmas sendiri nantinya akan mengajarkan terkait pola konsumsi atau pola makan yang sehat kepada ibu hamil dan anak balita, karena menurutnya itu menjadi kunci pencegahan stunting.  Adapun penanggulangan bagi anak yang sudah terkena sunting, dikatakan Bupati harus menjadi prioritas bagi puskesmas dan DPPKBP3A melalui posyandu di bawahnya.

Sumber: