Bupati Hidayattulah Semakin Gelisah

Bupati Hidayattulah Semakin Gelisah

DOK/RK : DISERAHKAN : DIPA masing-masing lembaga vertikal di Kabupaten Kepahiang TA 2023 diserahkan oleh KPPN Curup pada Selasa (27/12) di aula Sekkab Kepahiang, langsung oleh Kakan KPPN dan disaksikan Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattulah Sjahid, MM, IP--

RK ONLINE - Kerisauan Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattulah Sjahid, MM IPU bertambah. Hal ini diakui oleh Bupati saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023 di aula Setkab Kepahiang, Selasa (27/12). Apa pasal ?

 

Bupati mengungkapkan bahwa, tidak hanya dana penanganan dan pencegahan stunting yang nol dari pemerintah pusat untuk Tahun Anggaran (TA) 2023, tapi anggaran untuk membantu penanganan persoalan yang dihadapi perempuan dan anak juga tidak mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat.

 

Sehingga ditegaskan Bupati, di Kabupaten Kepahiang semua pihak harus gotong royong melakukan penanganan stunting, termasuk persoalan perempuan dan anak, yakni kasus kekerasan dan lainnya.

 

"Kabupaten Kepahiang tidak mendapatkan dana DAK untuk penanganan stunting. Yang menambah kerisauan saya (Kegelisahan, red), anggaran perlindungan perempuan dan anak juga kosong. Sementara RPJMN, pemerintah daerah diinstruksikan untuk menekan angka stunting," ucap Bupati.

 

Menyelesaikan masalah stunting di Kabupaten Kepahiang, dikatakan Bupati, semua lini harus bergerak dan bekerja keras melakukan upaya penanganan dan pencegahan sedini mungkin. Ditengah anggaran yang terbatas yang dialami Kabupaten Kepahiang pada TA 2023, bupati berharap para lembaga dan satuan lainnya untuk ikut menuntaskan persoalan tersebut.

 

"Seperti bagaimana memperhatikan 1.000 hari pertama anak untuk mencegah stunting, dua tahun pertama kehidupan merupakan periode kritis/critical window. Karena pada fase ini anak harus mendapat asupan makanan dengan gizi optimal. Pemenuhan nutrisi anak ini kemudian terbagi menjadi beberapa fase," jelas Bupati.

 

Tidak hanya itu, lanjut Bupati, lembaga vertikal seperti Kementerian Agama diharapkan ikut memaksimalkan pencegahan stunting melalui pencegahan pernikahan dini.

 

Sumber: