Dewan Dorong Gunakan Kendaraan Listrik

RK ONLINE - Adanya kebijakan penyesuaian dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dia lakukan pemerintah pusat menimbulkan beberapa problematika ditengah masyarakat. Terlebih kenaikan ini akan memicu kenaikan sektor lainnya, yang tentunya tambah membebani masyarakat. Sehingga perluaadanya jalan keluar yang baik dalam menghadapi persoalan ini. 

Pemerintah sendiri telah menggelontorkan anggaran untuk bantuan lansung tunai BBM (BLT BBM) atupun Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong kebijakan lainnya, seperti meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah menggunakan kendaraan listrik.  Penggunaan kendaraan listrik ini dianggap mampu menjawab dan menjadi jalan keluar persoalan kenaikan BBM. Juga sebagai bentuk perubahan teknologi otomotif yang lebih maju dari yang sebelumnya. 

Terkait hal ini, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Samsu Amanah, S.Sos, menyampaikan, sebagai wakil rakyat dengan kondisi BBM yang mengalami kenaikan dengan adanya solusi melaui kendaraan listrik seperti yang di instruksikan presiden tentu pihaknya akan mendukung. Akan tetapi, dalam pelaksanaan harus memperhatikan kesanggupan daerah seperti halnya infrastruktur pendukung. 

"Program ini bagus. Namun infrastruktur harus disediakan, paling tidak ada dibangun beberapa SPBU listrik," katanya. 

Selain itu, terkait pengangagaran penggunaan kendaraan listrik di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu, Samsu menyebut hal tersebut tergantung dari usulan pemerintah daerah. 

"Penggunaan kendaraan listrik tergantung dari usulan Pemda dan di DPRD akan dibahas. Selama itu menjadi solusi kenapa tidak, kan jika tidak bisa beli banyak kita beli beberpa saja," ujarnya. 

 

BACA JUGA:3 Kabupaten Bebas PMK

 

Dukungan penggunanan kendaraan listrik juga disampaikan, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM mengatakan, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah harus didukung.  Namun dalam realisasi kendaraan listrik di Provinsi Bengkulu hingga saat ini belum ada teranggarkan dalam APBD Perubahan maupun APBD tahun 2023.  Sehingga realisasi kendaraan listrik ini masih butuh pembahasan lebih lanjut. 

"Belum ada pembicaraan terkait mobil listrik ini baik di APBD perubahan maupun APBD induk. Kemungkinan akan pada APBD tahun 2024 yang dibahas tahun 2023 mendatang," ujarnya.

Dirinya juga berharap jika nantinya ada kebijakan peralihan penggunaan mobil listrik, pemerintah harus memastikan harga kendaraan tidak bertambah mahal. 

"Jangan sampai nanti beralih ke kendaraan listrik harga jual melonjak tinggi. Ini harus diperhatikan," singkat Sumardi.

Sumber: